Breaking News:

Tingkatkan Pelayanan Sesuai Aturan Baru, DPM PTSP Sanggau Gelar Publik Hearing

Kepala DPM PTSP Kabupaten Sanggau Alipius menyampaikan bahwa publik hearing atau forum konsultasi publik dilakukan terkait perubahan beberapa peratura

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Suasana ketika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sanggau menggelar publik hearing atau forum konsultasi publik di Aula Kantor DPMPTSP, Kamis 25 Maret 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Sanggau menggelar publik hearing atau forum konsultasi publik di Aula Kantor DPMPTSP, Kamis 25 Maret 2021.

Kepala DPM PTSP Kabupaten Sanggau Alipius menyampaikan bahwa publik hearing atau forum konsultasi publik dilakukan terkait perubahan beberapa peraturan terkait perizinan dan non perizinan, Karena sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang  Cipta Kerja terjadi beberapa perubahan berkaitan dengan standar pelayanan dan prosedur pelayanan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan.

"Di UU Cipta Kerja itu sendiri memang sudah diatur beberapa peraturan Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan. Ada dua peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko dan PP nomor 6 tahun 2021 tentang perizinan usaha di daerah," katanya.

Baca juga: Sejumlah Desa di Kabupaten Sanggau Mulai Salurkan BLT DD Tahap Pertama

Lanjutnya, Didalam PP itu ada beberapa perubahan berkaitan dengan kemudahan berusaha.  Sehingga DPMPTSP Sanggau harus menyesuaikan dalam proses penerbitan perizinan.

"Karena di kemudahan berusaha itu tentunya ada beberapa kebijakan-kebijakan khusus yang memangkas proses birokrasi perizinan. Sehingga memang SOP yang kita buat terdahulu berdasarkan peraturan yang lama harus kita sesuaikan dengan aturan yang baru. Itu maksud diselenggarakannya publik heraring itu,"ujarnya.

Dikatakanya, Untuk bisa merubah SOP yang lama dengan SOP yang baru sesuai dengan peraturan yang ada, Maka diperlukan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait, diantaranya instansi Pemerintah terkait pelayanan, unsur perguruan tinggi atau akademisi, unsur masyarakat, unsur pengusaha, dan unsur media massa.

Dari publik hearing ini nanti, lanjutnya, Kami ingin mendapatkan masukan dari semua unsur yang ada agar kedepan pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat semakin baik.

"Dan kita juga ingin tahu keluhan atau kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang kami berikan. Dari masukan itu nanti akan kita masukan menjadi sebuah kebijakan dalam bentuk SOP yang mudah, cepat dan bebas biaya," ujarnya.

Contohnya, lanjut Alipius, perizinan terkait izin praktek kesehatan. di SOP yang lama ditetapkan waktu pelaksanaan maksimal tiga hari, Setelah dievaluasi apakah waktu tiga hari ini masih relevan dengan kondisi saat ini atau bisa dilakukan pemangkasan lebih cepat.

"Apakah dari tiga hari ini memang harus tiga hari atau bisa kita percepat menjadi dua hari misalnya seperti itu. Itu salah satu perubahan SOP yang harus kita kaji dan evaluasi, Kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Untuk mendukung itu semua, lanjut Alipius, Kabupaten Sanggau sudah memiliki mall pelayanan publik. dan sudah terintegrasi pelayanan dan sampai saat ini ada 20 instansi, Baik instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang sudah bergabung di Mall Pelayanan Publik. (*)

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved