Breaking News:

BESOK Demokrat Kalbar Akan Buat Laporan ke Polda, Upaya Menjaga Soliditas Partai Demokrat di Kalbar

PD Partai Demokrat Kalbar akan membuat laporan ke Polda Kalbar. Laporan itu merupakan upaya pencegahan dan dalam rangka menjaga komunikasi dengan piha

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Jajaran pengurus DPD Demokrat Kalbar saat menggelar jumpa pers, Senin 22 Maret 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPD Partai Demokrat Kalbar akan membuat laporan ke Polda Kalbar. Laporan itu merupakan upaya pencegahan dan dalam rangka menjaga komunikasi dengan pihak kepolisian.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Reaksi Cepat Partai Demokrat Kalbar, Herman Ivo saat menggelar jumpa pers.

Pada kesempatan ini, Ivo didampingi oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani, Anggota DPRD Provinsi, M Isa, pengurus DPD Demokrat Kalbar, H Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga dan sejumlah jajaran lainnya.

"Besok Selasa 23 Maret akan ada pelaporan ke Polda Kalbar yang akan dipimpin oleh Bapak M Isa, khusus divisi hukum dan perlindungan partai, terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan internal partai terkait keikutsertaan di KLB," kata Ivo, Senin 22 Maret 2021.

Baca juga: Ingatkan Kader Demokrat Kalbar, Nico: Ketika PD Hasil KLB Diresmikan Pemerintah, Kami Berjanji

Sementara itu, M Isa menerangkan jika pelaporan ke polda merupakan langkah pihaknya untuk menjaga Partai Demokrat.

Pada intinya, kata dia, DPD Demokrat Kalbar mengambil langkah-langkah yang sesuai intruksi dari DPP, langkah yang berjalan secara nasional.

"Kita diminta untuk melaporkan ke Polda, dalam artian kita melaporkan untuk perlindungan hukum, tentunya juga mengenai aset. Kita menjaga kemungkinan-kemungkinan daripada KLB yang terjadi di Deli Serdang," tambah dia.

"Kita juga memberikan penjelasan ke Polda jika kepengurusan kita yang sah sampai hari ini sebagai Ketun adalah AHY sesuai hasil kongres dan AD/ART yang disahkan Kemenkumham. Begitu juga mengenai penggunaan lambang dan atribut partai, agar tidak dipergunakan secara ilegal," tambahnya.

Senada juga dikatakan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar H Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga.

"Sampai saat ini apa yang dianggap sah oleh pemerintah dan diakomodir UU parpol adalah Partai Demokrat dibawah kepemimpinan AHY, permasalahannya di Kalbar sudah ada indikasi-indikasi, maka sebagai kader kita penting untuk menjaga kondusifitas Kalbar, garda utamanya adalah Kepolisian dalam hal ini Polda Kalbar," tuturnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved