Kejati Kalbar Bangun Zona Integritas Menuju WBBM

Kepala Kejati Kalbar DR Masyhudi mengatakan tujuan utama dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi da

Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Gubernur Kalbar H Sutarmidji saksikan Kajati DR Masyhudi pencanangan Kejati Kalbar zona integritas WBK menuju WBBM 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar H Sutarmidji , Kapolda Kalbar Irjen Pol R Sigid Tri Hardjanto, DPRD Prov Kalbar, Perwakilan Kodam XII Tanjungpura menjadi saksi Kejati Kalbar melaksanakan pencanangan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Kegiatan pencanangan zona integritas ini yang mengacy dengan protocol Kesehatan Covid-19 pada Selasa 16 Maret 2021.

Kepala Kejati Kalbar DR Masyhudi mengatakan tujuan utama dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Ombudsman Kalbar Apresiasi Kejati Tangani Kasus Korupsi di Kalbar

"Kita berharap setelah Kejati Kalbar memperoleh predikat WBK pada tanggal 10 Desember 2019, maka predikat WBBM ini dapat diperoleh di tahun 2021 ini.,"ujarnya

Kajati Kalbar mengakui memang tidaklah mudah untuk mempertahankan WBK yang telah diperoleh ini apalagi akan meningkatkan menuju WBBM yang merupakan penilaian tertinggi dari suatu instansi dalam hal pelayanan publik dari Kemenpan RB. 

"Namun dengan semangat, kerja keras dan komitmen Bersama apalagi dengan didukung para pihak terkait, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan ketua DPRD serta satker lain, maka optimis Kejati Kalbar dapat mewujudkan predikat WBBM ditahun 2021 ini." ujar Mantan Kajati DI Yogjakarta

Ia pun menuturkan perlu dievaluasi dan kenapa predikat WBK atau bahkan WBBM ini seringkali gagal atau tidak lolos penilaiannya.

Adalah karena beberapa hal antara lain seperti Komitmen pimpinan dan seluruh jajarannya yang masih diragukan, Sinergitas Tim Kerja yang lemah, Survey Index Persepsi Korupsi menurun, Survey Index Kepuasan masyarakat tidak memenuhi syarat Kanal pengaduan masyarakat yang tidak aktif.

"Berdasarkan hal tersebut, maka kekuranganan kelemahan tesebut harus akan terus dibenahi, diperbaiki dan disemnpurnakan." katanya

”Berani melakukan perubahan untuk pelayanan PRIMA dan penegakan Hukum yang tegas untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum adalah impian, harapan dan cita-cita kita semua," pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved