Gubernur Kalbar Dukung Kejati Kalbar Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Usai menghadiri pencanangan tersebut, Gubernur Sutarmidji menginginkan Kalbar prima dalam memberikan layanan publik dan salah satu cerminannya adalah

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Anggita Putri
Gubernur Kalimantan Barat menghadiri menghadiri Pencangangan Zona Integritas Predikat wilayah bebas korupsi (WBH) menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, Selasa 16 Maret 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Gubernur Kalimantan Barat menghadiri menghadiri Pencangangan Zona Integritas Predikat wilayah bebas korupsi (WBH) menuju wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, Selasa 16 Maret 2021. 

Usai menghadiri pencanangan tersebut, Gubernur Sutarmidji menginginkan Kalbar prima dalam memberikan layanan publik dan salah satu cerminannya adalah wilayah birokrasi melayani. 

Dikatakannya dengan adanya predikat WBBM ini salah satu cerminan layanan publik di kawasan itu baik. Layanan publik yang baik tentu menjadi kunci untuk menarik investor dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan di aspek tersebut. 

Baca juga: Kejati Kalbar Bangun Zona Integritas Menuju WBBM

“Tentu  saya sangat mensuppot supaya Kalbar itu tidak tertinggal dari daerah yang lain, seperti kemarin layanan publik di Samsat dan PTSP kita nilainya A minus, Se-Kalimantan itu hanya di Kalbar. Ini artinya birokrasi yang melayani dan bersih itu sudah baik,” jelasnya. 

Sehingga dirinya yakin Kejati bisa WBBM pada  tahun 2021  dan Pemerintah Provinsi akan mensupport semua yang dibutuhkan untuk kenaikan predikat ke WBBM

“Apapun sudah kita lakukan, kita selalu bersinergi. Saya senang Pak Kejati ini tegas dalam beberapa hal seperti masyarakat harus diberikan kepastian hukum. Kepastian hukum ini bagian dari layanan publik. Jadi kasus-kasus ini selesaikan komposisinya gimana,”paparnya 

Sedangkan di Provinsi juga dikatakannya akan selalu menssupport dan terus melakukan perbaikan-perbaikan layanan. Maka dari itu keterbukaan layanan kunci dari semuanya. 

“Makanya saya ingin laporan masyarakat itu harus dihadapi. LHKPN sudah dan kita yang lalu hampir 99 persen, karena ada tiga yang sebetulnya dia sudah pensiun,” pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved