Breaking News:

77 PMI di Deportasi 69 Positif COVID 19, Harisson Sesalkan Kinerja KJRI Kuching yang Tak Teliti

dokumen penyerta menunjukan bahwa 77 orang PMI yang di Deportasi dinyatakan negatif. Namun surat penyerta yang digunakan saat pemulangangan tersebut t

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ferryanto
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson pertanyakan kinerja Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching terkait 77 orang PMI yang dideportasi. Namun ditemukan 69 orangnya dinyatakan positif Covid-19.

Selain itu pada dokumen penyerta menunjukan bahwa 77 orang PMI yang di Deportasi dinyatakan negatif. Namun surat penyerta yang digunakan saat pemulangangan tersebut telah dikeluarkan pada 9 Januari 2021 lalu. Sedangkan pemulangan ke Kalbar pada 11 Maret 2021

Harisson mengatakan pada 12 Maret 2021 Diskes Provinsi Kalbar telah melakukan pemeriksaan terhadap 77 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru dideportasi dari Malaysia. 

Baca juga: Harisson Ingatkan Kota Pontianak untuk Evaluasi Belajar Tatap Muka SD/SMP Dengan Swab PCR

Pemeriksaan dilakukan di shelter Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Dari 77 orang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR yang dilakukan oleh Diskes Provinsi didapatkan 69 orang PMI positif Covid-19.

Harisson mengatakan dari 69 orang tersebut sebanyak 23 orang berasal dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan 46 orang warga Provinsi Kalbar.

“Kalau kita melihat hasil pemeriksaan swab PCR 69 orang PMI positif Covid-19 dengan viral load sangat tinggi atau CT rendah. Banyak sekali yang CT nya rendah bekisar 13 dengan viral load hingga 243 juta. Ini sangat membahayakan penduduk Provinsi Kalbar,” ujarnya, Senin 15 Maret 2021.

Harisson menyampaikan dengan CT yang rendah maka virus tersebut akan mudah untuk ditularkan oleh PMI yang baru di deportasi.

Ia mengatakan tentu hal ini sangat membahayakan masyarakat di Provinsi Kalbar dan perkembangan kasus Covid-19 di Kalbar akan sangat berpengaruh dengan masuknya PMI yang positif Covid-19.

“Sebenarnya yang patut kita pertanyakan yakni kinerja Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching,” tegasnya. 

Ia mengatakan Pemprov Kalbar sudah punya peraturan yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nasional. Dalam SE Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved