Breaking News:

Buka Seminar Layanan Kewarganegaraan, Pj Sekda Ajak Semua Pihak Paham Tertib Administrasi

Pj Sekda Ketapang, Suherman dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Bar

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Mewakili Bupati Ketapang, Pj Sekda Kabupaten Ketapang Suherman Saat Membuka langsung Seminar Layanan Kewarganegaraan di Kabupaten Ketapang 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Mewakili Bupati Ketapang, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang Suherman membuka langsung Seminar Layanan Kewarganegaraan di Kabupaten Ketapang, yang bertempat di Hotel Nevada Ketapang, Selasa 9 Maret 2021.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat bekerjasama dengan bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang.

Pj Sekda Ketapang, Suherman dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan serta memilih Kabupaten Ketapang sebagai tempat penyelenggaraan Kegiatan Seminar.

Baca juga: Peringati Hari Jadi Ketapang ke-603, Wabup Sebut SDM di Ketapang Terus Meningkat

Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Ketapang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah yang sangat luas.

Berada pada posisi yang sangat strategis serta memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar dan hal ini menjadikan Kabupaten Ketapang sebagai salah satu daerah tujuan investasi, baik investasi dalam negeri maupun asing.

"Berbagai bidang usaha yang menarik minat penanam modal seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, industri, konstruksi, listrik dan gas, perdagangan, angkutan, perairan dan bidang usaha lainnya," ujar Suherman.

Dengan hadir dan berkembangnya kegiatan investasi tersebut, disampaikannya bahwa tidak menutup kemungkinan masuknya orang asing atau Warga Negara Asing (WNA) dan hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. 

"Oleh karena itu, koordinasi antar instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat itu penting dalam rangka menyamakan persepsi terhadap pengawasan orang asing di daerah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing sangatlah perlukan," tegasnya.

Terkait dengan permasalahan kewarganegaraan, ia juga menjelaskan bahwa sering kali dilapangan ditemukan seorang warga negara yang sudah dewasa telah mengubah status kewarganegaraannya dari WNI ke WNA

Tetapi yang bersangkutan masih mempergunakan identitas kependudukannya sebagai WNI, atau sebaliknya dari WNA ke WNI.

Hal tersebut menurut Suherman sama dengan tidak mendukung tertib administrasi kependudukan yang berpeluang adanya kewarganegaraan ganda.

Apalagi jika perubahan status tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan beserta peraturan pelaksanaannya," jelasnya.

Dengan adanya kegiatan Seminar Layanan Kewarganegaraan, Suherman berharap agar kegiatan tersebut menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua peserta dalam hal melakukan tertib administrasi kependudukan dan kewarganegaraan. 

"Semoga kegiatan ini juga bisa memberikan pengetahuan terhadap pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal menetap maupun yang bekerja di wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Ketapang," pungkasnya. (*)

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved