DEMOKRAT Kabarmu Kini - Akhirnya Pemerintah Angkat Bicara Soal KLB Sibolangit Kontra Ketua Umum AHY

AHY dalam video berdurasi 3 menit 38 detik menuturkan jika pengambilalihan Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional bukan hanya melibatkan kekuasan semata.

Pengambilalihan Partai Demokrat, kata AHY, juga menggunakan kekuatan uang yang sangat besar.

“Termasuk money power, menggunakan uang. Katanya disiapkan unlimited jumlahnya dan mau dihantam ke pemilik suara,” beber AHY.

Sebelumnya, AHY membantah jika partai yang dipimpinnya dalam kondisi yang terpecah belah. Tudingan tersebut, dinilai AHY sebagai pernyataan yang tidak beralasan.

Baca juga: SUSUNAN Pengurus Partai Demokrat di KLB Sibolangit Sumut dan [FULL] Video Pidato Pertama Moeldoko

“Kata ada yang mengatakan Demokrat pecah sekarang terpecah-pecah, nggak beralasan, karena kita juga terus melakukan konsolidasi. Tapi semua masukan itu kita terima sebagai upaya memperbaiki diri. Kalau dikasih masukan saya senang, kritik bagus,” ujar AHY.

Seperti diberitakan Jumat 5 Maret 2021, terjadi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KLB tersebut menghasilkan sejumlah keputusan di antaranya menujuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Kondisi ini direspons AHY dan SBY pada hari yang sama dilaksanakannya KLB.

Di tempat berbeda AHY menegaskan jika KLB yang digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

Tak hanya AHY, SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat juga angkat bicara.

Ia tidak hanya menegaskan jika KLB Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak sah.

Lebih dari itu, SBY menilai perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria, dan nilai-nilai moral. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bagaimana Sikap Pemerintah Merespons Kudeta di Partai Demokrat?"