PKC PMII Kalbar Minta Gubernur Surati KKP RI Untuk Mencabut Larangan Konsumsi Ikan Belida

Hal ini berdasarkan keputusan Menteri KKP RI yang memasukan Ikan Belida Borneo, Arwana Kalimantan, Balashark dalam daftar ikan yang dilindungi, dengan

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ilustrasi PMII Kalbar 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat mendesak Gubernur Kalimantan Barat agar segera menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 1 tahun 2021 Tentang Jenis Ikan yang dilindungi. 

Hal ini berdasarkan keputusan Menteri KKP RI yang memasukan Ikan Belida Borneo, Arwana Kalimantan, Balashark dalam daftar ikan yang dilindungi, dengan demikian ikan Belida dan Balashark dilarang untuk dikonsumsi dan diperjual belikan.

Ketua PMII Kalbar Muammar Kadafi mengatakan, bahwa keputusan tersebut sangat merugikan masyarakat Kalbar.

Baca juga: Masyarakat Kapuas Hulu Tolak Pemerintah Larang Tangkap Serta Jual Beli Ikan Arwana dan Belida

“Pemerintah tidak pernah memikirkan dampak dari kebijakan yang dibuat, kasihan masyarakat kita, contoh kasus kemaren soal Kratom, berapa banyak sudah masyarakat yang terkena dampak, itu saja tidak ada solusi konkrit untuk masyarakat, ini ditambah lagi pelarangan ikan, terus masyarakat ini suruh makan batu," ungkap Kadafi, dalam rilisnya yang diterima Tribun Pontianak, Sabtu 6 Maret 2021.

Kadafi yang juga sebagai alumni Mahasiswa Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak menilai, bahwa Keputusan KKP tersebut terlalu tergesa-gesa dan sangat merugikan masyarakat Kalimantan Barat khususnya di daerah hulu. 

“Semestinya Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat kebawah dan menyerap aspirasi masyarakat, bukan ujuk-ujuk membuat aturan yang malah menimbulkan mudharat yang lebih besar. Seperti di Kabupaten Kapuas Hulu, ikan Belida menjadi sumber pendapatan sehari-hari, semisal diperuntukkan sebagai lauk pauk, bahan baku olahan kerupuk basah, krupuk dan lainnya," tandasnya.

"Artinya ikan Belida di daerah Kabupaten tertentu menjadi sumber utama pendapatan masyarakat, belum lagi kondisi pandemi yang tidak kunjung berakhir," tambah Kadafi.

Sedangkan, lanjut Kadafi, alat tangkap masyarakat pun masih memakai alat tradisional, seperti pukat insang, bubu dan pancing.

"Ngasal kalau dibilang punah gara-gara dikonsumsi masyarakat," ungkapnya.

PMII Kalbar meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melihat dan menghargai kearifan lokal yang telah menjadi budaya di masyarakat, bukan malah memutus mata pencaharian. 

“Kami yakin Kementerian Kelautan dan Perikanan belum ada alternatif sumber pendapatan yang baru bagi masyarakat, makanya tabayyun dulu sebelum menetapkan aturan," ujarnya.

Menurut Kadafi, jika memang ikan tersebut masuk dalam kategori punah, atau memang harus dilindungi berdasarkan kajian-kajian ilmiah, tentu menurutnya tidak masalah, pihaknya pun menerima jika memang alasan itu atas hasil kajian.

"PMII juga tidak mau ikan asli Sungai Kapuas tersebut punah, namun seharusnya pemerintah sosialisasikan dululah, buka data, paparkan secara gamplang kepada masyarakat kenapa ikan tersebut harus dilindungi, ini main larang-larang aja, KKP mestinya mikir buat kebijakan bagaiamana cara untuk membudidayakan ikan Belida agar tidak punah, bukan malah memutus rantai pendapatan masyarakat," jelasnya.

Jika hal tersebut, masih bekum juga kunjung ada perubahan, Kadafi pastikan tak akan segan kerahkan massa kelapangan.

"PMII Kalbar menegaskan bahwa tidak akan segan-segan mendatangi dinas terkait di Kalbar untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan kalau perlu kita turunkan massa kejalan," pungkasnya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved