Breaking News:

Kanwil Kemenkumham Kalbar Jalin Nota Kesepakatan Bersama Pemkot dan DPRD Singkawang

“Hal ini sebagai bukti nyata hadirnya peran Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di daerah,” lanjutnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite saat menandatangani nota kesepakatan tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual. Selasa 2 Maret 2021 kemarin. /Istimewa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan membuka kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal sekaligus penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Singkawang bersama DPRD Kota Singkawang dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalbar tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Hotel Mahkota Singkawang, pada Selasa 2 Maret 2021 pagi.

Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Fery Monang Sihite yang datang langsung ke Kota Singkawang dalam kegiatan ini mengatakan, Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) pada Wilayah Kota Singkawang ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran dan pengembangan serta penyebaran informasi Kekayaan Intelektual (KI) kepada masyarakat.

Dalam sambutannya Fery menerangkan, eksistensi Kantor Wilayah saat ini terbuka lebar dalam memberikan pelayanan KI. Baik Kekayaan Intelektual Personal maupun Komunal, tentunya untuk memperoleh perlindungan hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan cara terus bersinergi bersama Pemerintah Daerah dan Stakeholder.

“Kita bersama-sama mendorong masyarakat memahami arti penting menghargai karya intelektual anak bangsa dengan melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan menginventarisasinya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Republik Indonesia,” ujar Fery, Selasa 2 Februari 2021 kemarin.

Baca juga: Kukuhkan Satops Patnal Sambas, Kanwil Kemenkumham Kalbar Juga Tinjau Kegiatan Pembinaan Warga Binaan

“Hal ini sebagai bukti nyata hadirnya peran Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di daerah,” lanjutnya.

Ia menambahkan, bahwa diperlukan adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas Pelayanan KI di era Globalisasi ini, yang tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah.

Dengan kata lain ialah Penentu Kebijakan maupun Pelaksana kebijakan. (*)

Penulis: Rizki Kurnia
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved