Breaking News:

Jokowi Legalkan Produksi Miras, Politisi Partai Pendukung Pemerintah Menentang Kebijakan

Sejumlah pihak termasuk politisi dari partai pendukung pemerintahan menentang kebijakan pelegalan produksi minuman keras (Miras)

IST
Ilustrasi minuman keras 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah pihak termasuk politisi dari partai pendukung pemerintahan menentang kebijakan pelegalan produksi minuman keras (Miras).

Protes datang dari legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa'adudin Djamal.

Dia menilai bahwa pemerintah perlu meninjau ulang rencana investasi miras tersebut.

"Pemerintah perlu meninjau ulang rencana investasi miras, karena itu hanya akan membuat peredaran dan konsumen miras meningkat," ujar Illiza, dikutip dari Tribunnews.com, pada Sabtu 27 Februari 2021.

Baca juga: UPDATE SKEMA Formulasi Penetapan Upah Minimum Buruh 2021 Sesuai Aturan yang Baru Diteken Jokowi

Pemerintah sebelumnya memang telah menetapkan industri minuman keras (miras) sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini.

Industri tersebut sebelumnya masuk kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Lebih lanjut, Illiza menilai bahwa pelegalan izin investasi industri miras akan berdampak negatif bagi generasi muda.

Ia meyakini akan semakin banyak anak di bawah umur yang mengkonsumsi miras.

Halaman
123
Editor: Haryanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved