Breaking News:

Bahas Pemekaran Kapuas Raya, Senator Kalbar Harap Peran Masyarakat

Seperti diketahui, pembentukan Provinsi Kapuas Raya sendiri telah diusulkan pada Tahun 2007 melalui surat Gubernur Kalimantan Barat No. 125.1/5401/Pem

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Senator Kalbar, H Sukiryanto. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Senator Kalbar, H Sukiryanto mengajak untuk seluruh elemen masyarakat dapat bergabung dalam pembahasan nasib pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), Senin 1 Maret 2021 pukul 10.00 WIB mendatang.

FGD tersebut akan dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Untuk luring atau secara langsung dipusatkan di Kantor Gubernur Provinsi Kalbar.

"Kita harapkan masyarakat dapat bergabung dalam FGD ini secara online, Diharapkan juga dengan ini kita dapat meluruskan informasi-informasi yang salah terkait persiapan Provinsi Kapuas Raya," kata H Sukiryanto, Minggu 28 Februari 2021.

Adapun untuk berpartisipasi hadir secara virtual dengan Link Zoom Meeting ID: 863 1727 6419 Passcode 410103.

Lanjut dikatakannya, berdasarkan konfirmasi terakhir adapun yang akan hadir pembahasan Provinsi Kapuas Raya ini ialah Menkopolhukam, Prof Mahfud MD.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus yang juga legislator dapil Kalbar 2 Fraksi PDI Perjuangan.

Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, Wakil DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad dan Rektor IAIN, DR Syarif.

Seperti diketahui, pembentukan Provinsi Kapuas Raya sendiri telah diusulkan pada Tahun 2007 melalui surat Gubernur Kalimantan Barat No. 125.1/5401/Pem-C tanggal 30 Oktober 2007 perihal Usul Pemekaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Pembentukan Provinsi Kapuas Raya) dan telah ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPR RI pada paripurna DPR RI tanggal 24 Oktober 2013.

Baca juga: Sukiryanto Berharap Guntur Perdana Kembali Pimpin LSKM Kalbar

dan masuk dalam Amanat Presiden RI Nomor: R-66/Pres/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 serta rekomendasi DPD-RI melalui keputusan DPD-RI Nomor 40/DPD RI/III/2013-2014 tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

H Sukiryanto menilai Pemekaran Provinsi Kapuas Raya memang mendesak dalam rangka memperkuat ketahanan pertahanan nasional, menjaga untuk tetap kokohnya rasa nasionalisme,

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan negara. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved