Breaking News:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar Catat 90 Hektar Lahan di Kalbar Sudah Terbakar

Setelah dilakukan pemetaan, dikatakan oleh Adeyani lahan yang terbakar tersebut banyak yang masuk kedalam lahan masyarakat, walaupun ada yang berbatas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ferryanto
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar Adeyani. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali melanda wilayah Kalbar sejak beberapa pekan terakhir.

Data BMKG, pada Sabtu 27 Februari 2021 pukul 07.00 WIB terdapat 741 titik panas (Hotspot) yang tersebar di seluruh Kalbar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar Adeyani mengungkapkan, dari pendataan sementara terdapat sekitar 90 hektar lahan yang terbakar sejak Karhutla melanda Kalbar 2021 ini.

"Kalau dilihat memang titik panas cukup banyak, dan setalah didata sementara data dari KLHK Manggala Agni luas lahan yang terbakar sekitar 90an hektar,"Ungkapnya.

Setelah dilakukan pemetaan, dikatakan oleh Adeyani lahan yang terbakar tersebut banyak yang masuk kedalam lahan masyarakat, walaupun ada yang berbatas dengan lahan milik perusahaan.

Baca juga: Ardiansyah Ungkap Sungai Kapuas Sebagai Air Baku PDAM Mulai Mengalami Intrusi Air Laut

"Sebagian besar ada di lahan masyarakat, karena kebijakan kita boleh membakar dengan berbagai persyaratan Sesuai dengan pergub 103 tahun 2019 yang ada,"katanya.

"Nanti kita cek lagi, Memang ada indikasi (lahan perusahaan), ada beberapa lokasi berhimpitan dengan lahan konsesi lahan kelapa sawit, Bila yang masuk lahan kelapa sawit kita akan minta mereka melakukan pemadaman,"Imbuhnya.

Lebih jauh, terdapat 157 perusahaan perkebunan yang sudah disurati oleh Gubernur Kalbar untuk menjaga lahannya agar tidak terbakar, bila pada 2021 ini ada di antara lahan mereka yang terbakar, maka ia menegaskan bahwa ada sanksi yang berat terhadap perusahaan tersebut.

"Tidak hanya sanksi administrasi, tetapi juga akan ada sanksi pidana dan perdata, pada tahun 2019 sendiri ada 20 perusahaan yang diberi sanksi administrasi, ada yang diberi sanksi pidana dan sudah putusan pengadilan,"tegasnya

Untuk saat ini, dikatakan pihaknya masih memfokuskan penanganan Karhutla di kawasan sekitar Bandara Internasional Supadio yang merupakan satu di antara objek vital nasional transportasi di Kalimantan Barat . (*)

Penulis: Ferryanto
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved