Breaking News:

Jarot-Sudiyanto Resmi Dilantik, Askiman Harap Perbaiki Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Sintang

Wakil Bupati Sintang periode 2016-2021, Askiman menitipkan harapan kepada bupati dan wakil bupati Sintang Jarot-Sudiyanto.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Mantan Wakil Bupati Sintang periode 2016-2021, Askiman 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sintang terpilih, Jarot Winarno-Sudiyanto telah resmu dilantik oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat 26 Februari 2021.

Jarot Winarno, melanjutkan kepemimpinannya untuk periode keduanya sampai dengan 2026 mendatang.

Wakil Bupati Sintang periode 2016-2021, Askiman menitipkan harapan kepada bupati dan wakil bupati Sintang Jarot-Sudiyanto.

Askiman berharap agar beberapa pembangunan yang belum terselesaikan pada masa Jarot-Askiman agar diselesaikan pembangunannya. Kemudian, sengketa batas wilayan antar kabupaten, hingga pemekaran kecamatan juga diharapkan Askiman diselesaikan.

Baca juga: SIMAK Dua Pesan Gubernur Kalbar pada Bupati dan Wabup Baru Usai Prosesi Pelantikan di Balai Petitih

"Pembangunan Cristian Center supaya dapat diselesiakan, rumah singgah perdawikan, Galeri dekranasda. Pemekaran kecamatan, hingga persoalan tapal batas wilayah semoga dapat diselesaikan," harap Askiman.

Selain itu, Askiman juga berharap kepemimpinan Jarot-Sudiyanto memperbaiki tata kelola perizinan perkebunan sawit.

Askiman melihat, izin sawit diberikan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Berkaitan dengan tata kelola perizinan sawit yang selama ini sungguh luar biasa memerlukan energi dan waktu konsentrasi untuk menata ulang sistem dan prosedur perizinan yang baik dan benar," ujar Askiman.

Diungkapkan Askiman, persoalan HGU perusahaan melebihi tanah yang dibebaskan. Menurutnya, ini fatal.

"Artinya ada perusahaan yang menggunakan alas hak fiktif untuk dianggunkan mendapatkan kredit di bank, akhirnya ini menjadi sebuah persoalan dalam menata perkebunan," jelasnya.

Kemudian persoalan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT). Askiman menyebut, tanah milik masyarakat tidak mendapat ganti rugi. Akhirnya plasma mitra terus berhutang.

"Rakyat tidak pernah menikmati, hasil daripada tanah yang dimiliki. Mohon ini ditata ulang, dilakukan dengan yang terbaik," harapnya.

Askiman juga meminta pemerintah membina koperasi mitra. Dia merasa, koperasi hanya dikelola sepihak oleh pihak perkebunan.

"Kemudian persoalan CSR. Kami merasa jauh dari harapan. Kontribusi perkebunan tidak kita rasakan. Ini pekerjaan besar kita semua," tukasnya. (*)

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved