Breaking News:

Sekda Provinsi Kalbar Buka Rakor Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Kalbar, Leysandri, di Ruang Rapat Praja II, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 23 Februari 2021.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sumber Dananya dari APBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dalam Rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Sumber Dananya dari APBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Sekda Provinsi Kalbar, Leysandri, di Ruang Rapat Praja II, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa 23 Februari 2021.

Pada kesempatan itu, Leysandri menyampaikan, bahwa penyerapan dana APBN harus sesuai dengan target.

Baca juga: Bangun Zona Integritas, Dit Intelkam Polda Kalbar Layani Pembuatan SKCK Online

“Sesuai harapan Gubernur, semua dana yang bersumber dari APBN ini penyerapannya harus sesuai target yang diminta oleh Kementerian Keuangan, sehingga dana-dana yang diperuntukkan untuk mendorong pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dapat terukur dan terlaksana,” jelasnya.

Ia menerangkan, semua pengelola dana APBN yang ada di perangkat daerah harus dibuat rencana kerja, sehingga dapat diketahui langkah-langkah yang akan dikerjakan. 

"Terutama dana DAK, agar diketahui berapa besar pencairannya. Sebab, dana ini selalu dimonitor oleh pemerintah pusat sejauh mana setiap daerah atau pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bisa memanfaatkan dana-dana yang diberikan," ujarnya.

Dikatakannya, apabila pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengembalikan banyak anggaran, maka pemerintah pusat akan menganggapnya tidak serius. Hal ini akan menjadi evaluasi bagi Kementerian Keuangan RI.

"Oleh karena itu, penting bagi kita membuat rencana kerja untuk bagaimana penyerapan anggarannya bisa terlaksana sesuai target atau SOP yang dibuat oleh kementerian," tambahnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI selalu mengevaluasi, bertanya, dan mengingatkan daerah, supaya penyerapan APBN bisa terserap sesuai dengan target.

Untuk itu, Leysandri berharap agar penyerapan anggaran Pemprov Kalbar kedepannya semakin baik.

"Mudah-mudahan ketika penyerapan anggarannya bagus, tentu ada kepercayaan dari pemerintah pusat untuk juga membantu dan mendorong melalui anggaran atau program percepatan pembangunan Provinsi kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota," pungkasnya. (*)

Penulis: Muhammad Rokib
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved