DPRD Kapuas Hulu Minta TNBKDS dan NGO Transparan Soal Program Pembangunan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi meminta, Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS), serta para LSM dunia (NGO), di wilayah Kapuas Hulu, agar lebih transparasi atau keterbukaan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat agar program pembangunan bisa di rasakan masyarakat.

"Jadi masyarakat jangan dikorbankan demi kepentingan sekelompok orang tertentu, dalam pengelolaan program pembangunan di sekitar kawasan Taman Nasional. Harus ada keterbukaan kepada masyarakat," ujarnya, Selasa 23 Februari 2021.

Kuswandi menilai, status kabupaten konservasi di Kapuas Hulu sampai saat ini belum mampu membuat masyarakat sejahtera, terutama yang berada dalam kawasan Taman Nasional.

"Kita jangan terlena dengan gelar kabupaten konservasi serta biosfer yang telah diakui dunia, tetapi masyarakat belum sejahtera," ucapnya.

Baca juga: BPBD Pastikan di Kapuas Hulu Belum Ada Titik Api Karhutlah

Selain itu juga jelas Kuswandi, zona-zona batas kawasan Taman Nasional atau pun kawasan lindung juga mesti di sosialisasikan ke masyarakat.

"Kita ini diakui dunia sebagai biosfer dan paru-paru dunia, kompensasi ke masyarakat juga harus jelas, jangan sampai kehadiran Taman Nasional kesannya justru menyengsarakan masyarakat itu sendiri," ungkapnya.

Kepala Desa Tanjung Lokang, Kecamatan Putussibau Selatan, Martinus Yunida menyatakan, banyak program TNBKDS di daerahnya Hulu Kapuas tidak jelas, dan tidak di ketahui masyarakat.

"Contoh seperti program dari mereka yaitu, pengadaan bibit ikan Semah, kemudian listrik tidak menyala," ujarnya.

Kemudian, akui Martinus program pembangunan dari pihak TNBKDS di Tanjung Lokang tidak di sosialisasikan kepada masyarakat diantaranya pembangunan Kantor Resort TNBK, pembangunan air bersih termasuk juga pengadaan bibit ikan Semah.

"Jad asyarakat kami di Hulu Kapuas belum merasakan manfaat dan konvensasi dari TNBKDS yang berada di Desa Tanjung Lokang. Kami tidak tahu apa fungsinya apa konvensasinya kepada masyarakat, karena tidak ada keterbukaan pihak TNBKDS kepada masyarakat," ungkapnya. (*)