Breaking News:

Alasan Kenyamanan Pengendara, Sy Abdullah Harap Pita Penggaduh di Jalan A Yani Dibenahi Lagi

Menurutnya garis pengurang kecepatan yang kerap disebut speed trap "pita penggaduh" yang tingginya 10 - 12 milimeter dan itu masih jauh dari batas ket

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Ketua Komis V DPR RI Sy Abdullah Alkadrie sesaat usai menggelar pertemuan bersama sejumlah pejabat di Kantor Kesyabandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Pontianak. Selasa 23 Februari 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Waki Ketua Komisi V DPR RI Sy Abdullah Alkadrie mengatakan pihaknya juga mencermati tentang ramainya perbicangan di sosial media tentang keberadaan speed trap atau pita penggaduh yang berada di ruas Jln A Yani atau persis di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar dan Kediaman Dinas Kapolda Kalbar.

Menurutnya garis pengurang kecepatan yang kerap disebut speed trap "pita penggaduh" yang tingginya 10 - 12 milimeter dan itu masih jauh dari batas ketinggian rumble strip yang sudah di atur dalam peraturan menteri perhubungan yakni berada di kisaran tinggi 4 centi meter atau 40 milimeter.

Kendati demikian, agar tetap dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan para pengendaran sudah tentu dalam hal ini dari pihak kementrian perhuhubungan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang agar memberikan masukan dalam pemasangan teknisnya.

Baca juga: BERITA FOTO - Dikeluhkan Masyarakat, Petugas Akhirnya Mengikis Pita Penggaduh di Jalan A Yani

“Saya berharap segera mengatasi dan benahi kembali pelaksanaan jalan tersebut sesuai dengan standarnya agar masyarat dalam berkendara tidak terganganggu dan juga dapat berkendara dengan nyaman,” ujarnya disela-sela masa reses persidangan III di Pontianak, Selasa 23 Februari 2021.

Pada masa reses Sy Abdullah menggelar pertemuan Bersama sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan di Kantor Kesyabandaran dan otoritas pelabuhan kelas II Pontianak.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut yang juga turut di hadiri Kepala balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XIV kalbar,  KSOP kelas II Pontianak dan juga instansi yang berada di bawah kementrian perhubungan di wilayah Kalbar dan kepala dinas perhungan Provinsi, Kab/ Kota se - kalbar.

“Kami di DPR RI juga ingin mendengar masukan dari pejabat kementerian di daerah guna mengevaluasi Program anggaran 2020, dan pelaksanaan anggaran 2021 serta rencana usulan strategis pada 2022 mendatang,” ujarnya.

Menurutnya Berdasarkan Undang – Undang maka merupakan suatu kewajiban bagi DPR untuk menyerap aspirasi dari Dapil Pemilihan masing-masing.

DPR RI telah membahas rapat evaluasi bersama Menteri Perhubungan dan Stakeholder terkait dalam rangka membahas sejumlah isu dan rencana kedepan.

“Ini merupakan upaya sinkronisasi dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat mengenai kebutuhan yang dapat dijadikan aspirasi dalam rapat di DPR dalam bidang Perhubungan, Berkenaan dengan Alur pelayaran agar dapat disampaikan untuk menjadi bahan pembahasan bersama dirjen Hubungan Laut,” pungkasnya.  (*)

Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved