PAW DPRD Provinsi Tunggu SK Mendagri, JaDI Kalbar: Mestinya Tidak Ada Alasan Lagi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai mestinya Mendagri segera menerbitkan SK untuk PAW DPRD Provinsi Kalbar.

Menurut Umi, hal ini agar memberikan kepastian hukum kepada dewan yang akan dilantim dan juga melaksanakan tugasnya kedepan.

"Terkait PAW anggota DPRD juga seharusnya Mendagri segera menerbitkan SK karena ada hak dari calon anggota peraih suara berikutnya hasil pemilu untuk dilantik sebagai anggota DPRD selain itu juga kepastian bagi partai politik yang bersangkutan dalam melaksanakan dan menyerap aspirasi konstituennya melalui anggota DPRD tersebut

Dan tentu sekali lagi hak masyarakat pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan juga harus menjadi prioritas bagi pemerintah untuk dilindungi dengan segera merebutkan SK untuk pelantikan anggota DPRD sebagai pengganti antar waktu," terang Umi, Senin 22 Februari 2021.

Penundaan pelantikan PAW anggota DPRD yang berhubungan dengan pelaksaan pemilihan serentak tahun 2020, lanjutnya, sudah terlalu lama bahkan pilkadanya saja sudah selesai.

Baca juga: Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Tertunda Karena SK Kemendagri, Pemerintah Dinilai Lalai

"Untuk itu tidak ada alasan lagi bagi pemerintah selain segera untuk menerbitkan SK pelantikan untuk PAW anggota DPRD," bebernya.

"Meski tidak ada batas waktu untuk pelantikan PAW anggota DPRD bukan bearti Mendagri boleh mengulur waktu apalagi dalam jangka waktu yang terlalu lama," jelasnya

Hal ini, kata Umi, memang bisa saja menimbulkan persepsi bahwa Mendagri dianggap tidak kapabel karena untuk wewenang tugas berupa penerbitan SK saja harus memakan waktu berbulan-bulan.

Padahal ada hak pihak lain dalam hal ini calon anggota PAW, hak masyarakat dari Dapil yang diwakili calon anggota PAW tersebut serta hak partai politik tentunya yang harus dilindungi dan dipenuhi.

Untuk diketahui sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno meminta agar Presiden Joko Widodo menegur Mendagri Tito Karnavian atas kinerja jajaran di Kemendagri yang dinilainya tidak sesuai visi misi Presiden dalam hal ini pemangkasan birokrasi.