Breaking News:

Masyarakat Adat Dayak Perjuangkan Hak Hutan Adat di Kapuas Hulu

Ketua Umum TBBR, Agustinus menyatakan, pihaknya datang audensi ke Gedung DPRD Kapuas Hulu adalah untuk mencari keadilan hak hutan adat, agar keluar da

TRIBUNPONTIANAK/SAHIRUL HAKIM
Audensi TBBR bersama Masyakarat Adat Dayak Punan Hovongan Hulu Kapuas, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu saat melaksanakan audensi ke Gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin 22 Februari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) bersama Masyakarat Adat Dayak Punan Hovongan Hulu Sungai Kapuas, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah melaksanakan audensi ke Gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin 22 Februari 2021.

Dalam audensi tersebut TBBR membawa puluhan masyarakat yang tergabung dalam pasukan merah, ke DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, untuk mencari keadilan terhadap hak hutan adat yang masih masuk dalam kawasan hutan konservasi atau hutan lindung di wilayah Putussibau Selatan.

Ketua Umum TBBR, Agustinus menyatakan, pihaknya datang audensi ke Gedung DPRD Kapuas Hulu adalah untuk mencari keadilan hak hutan adat, agar keluar dari status kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.

"Kami merasa hak hutan adat tidak dikembalikan lagi ke masyarakat," ujarnya.

Maka dari itu jelas Agustinus, kalau TBBR bersama masyarakat adat Dayak Punan Hovongan, terus mengawal keadilan supaya hutan adat keluar dari status kawasan hutan konservasi. "Kami kawal terus sampai ke Kementerian atau Pemerintah Pusat," ungkapnya.

Baca juga: Mahasiswa dan Alumni Fakultas Kehutanan Untan Tolak Pengurangan Ruang Terbuka Hijau

Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi menyatakan kalau pihaknya sangat menyambut baik dan mendukung audensi dari masyarakat adat Dayak, dalam memperjuangkan hak hutan adat.

"Kami akan usulkan ke pemerintah pusat, agar hak hutan adat keluar dari status kawasan hutan konservasi. Terkait cepat atau lambat untuk mengeluarkan kawasan hutan adat dari hutan konservasi, tergantung dari pemerintah pusat. Dimana kami hanya merekomendasikan kawasan hutan adat tersebut, dan harus melewati mekanisme," ujarnya.

Kuswandi juga menjelaskan bahwa, pada dasarnya setiap program pemerintah sangat bagus untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tapi kenyataannya atau implementasi di daerah tidak seperti itu.

"Kita tau bersama bahwa, beda daerah beda situasinya, karena banyak juga kawasan hutan konservasi di Kapuas Hulu berhasil dikelola oleh masyarakat, dan sebaliknya. Maka perlu kita perhatikan dengan serius secara bersama, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Baca juga: Senator Asal Kalbar Harap Keluarga Korban Kecelakaan Speed Boat di Kapuas Hulu Tabah

Dijelaskan, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang terkenal dengan wilayah konservasi dan biosfer di tingkat internasional (dunia).

Tapi jangan terlena dengan kawasan konservasi dan biosfer tersebut, karena efek dari itu ternyata ada yang menjadi korban yaitu masyarakat setempat.

"Jadi wajar mereka memperjuangkan hak hutan adat, agar keluar dari kawasan status hutan konservasi, karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan status hutan konservasi tidak sejahtera. Kami akan mendorong dan mengawal supaya hutan adat di wilayah Putussibau Selatan keluar dari status konservasi atau hutan lindung," ungkapnya. (*)

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved