Breaking News:

KOHATI KOSYA Sukses Gelar Diskusi 'Peran Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia'

Ketua Bidang HAL (Hubungan Antar Lembaga) Kohati Kosya, Tiara Giovani Rahman mengemukakan alasan mengenai tema yang diangkat, yaitu karena untuk membu

Penulis: Ramadhan | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
KOHATI Komisariat Syariah Cabang Pontianak menyelenggarakan diskusi bertema 'Peran Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia' yang diselenggarakan pada di Masjid an-Nur Graha HmI Cabang Pontianak. 

Citizen Reporter

Nurullia (Anggota Bidang Jurnalistik FKM)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - KOHATI Komisariat Syariah Cabang Pontianak menyelenggarakan diskusi bertema 'Peran Perempuan Dalam Sistem Politik Indonesia' yang diselenggarakan pada di Masjid an-Nur Graha HmI Cabang Pontianak.

Ketua Bidang HAL (Hubungan Antar Lembaga) Kohati Kosya, Tiara Giovani Rahman mengemukakan alasan mengenai tema yang diangkat, yaitu karena untuk membuka pandangan umum masyarakat dan membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam politik.

“Kebanyakan kita lihat bahwa, ada beberapa masyarakat ini terlalu memandang lemah perempuan jika terjun ke dalam politik, maka kami Kohati Komisariat Syariah mengambil tema diskusi peran perempuan dalam politik Indonesia agar masyarakat tahu bahwa perempuan saat ini tidak hanya melulu menjadi ibu rumah tangga, namun perempuan juga bisa terjun ke dalam dunia politik,” ungkapnya.

Baca juga: KOHATI Cabang Pontianak Sangat Prihatin Terkait Kasus Prostitusi Online yang Kembali Terulang

Ni Ketut Ariutawi Pratiwi selaku pemateri kegiatan tersebut berpendapat bahwa, politik dalam presepektif perempuan juga penting untuk dikembangakan dan diakui oleh masyarakat umum yang mana sudah termaktub dalam peraturan per-Undang-Undangan di Indonesia sehingga diharapkan perempuan lebih aktif dalam kegiatan politik.

“Penting, untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya penguatan gender di seluruh bidang lingkungan pembangunan, salah satunya politik," katanya.

Maka pemerintah sendiri sudah melahiran Undang-Undang partai politik, yaitu UU No 18 Tahun 2012 yang di dalamnya menguat syarat perwakilan 30 persen perempuan dalam pendirian dan pengurusan partai politik dan dalam pengajuan sebagai calon anggota legislatif, yang mana hal ini sebagai langkah alternatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan.

"Munculnya undang-undang tersebut diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan dan proses politik baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih,” ujarnya.

Perempuan berhak mengambil manfaat dalam keberlangsungan sistem politik di Indonesia, maka dari itu pemerintah dan masyarakat haruslah mewujudkan lembaga untuk lebih reponsip terhadap perempuan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved