Breaking News:

Koalisi AMA Kalbar Minta DPRD dan Pemprov Sahkan Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat

"Kita meminta agar DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalbar segera mengesahkan peraturan daerah perlindungan dan pengakuan masyarakat adat," kata Maskendar

TRIBUNPONTIANAK/SAHIRUL HAKIM
Audensi TBBR bersama Masyakarat Adat Dayak Punan Hovongan Hulu Kapuas, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu saat melaksanakan audensi ke Gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin 22 Februari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Koalisi AMA Kalbar, Maskendari meminta agar DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalbar segera mengesahkan peraturan daerah perlindungan dan pengakuan masyarakat adat.

Menurutnya, dengan kebijakan pemerintah daerah di Kalbar itu masyarakat adat bisa menikmati hak-haknya secara utuh.

Untuk diketahui, koalisi AMA Kalbar dibentuk sebagai rencana tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) Mendorong Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Barat dan Potret Kebijkan Tentang Masyarakat Adat dari Pusat Hingga Daerah yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Barat di Pontianak.

Koalisi AMA Kalbar ini beranggotakan 12 CSO (Civil Society Organization) yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar, Badan Registrasi Wilayah Adat Kalbar (BRWA Kalbar), Institut Dayakologi, Lembaga Bela Binua Talino (LBBT), Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK), Link-Air Borneo, Sampan Kalimantan, Jari Borneo Barat, Pemuda Katolik Kalbar, Walhi Kalbar, Laman Punyung Indonesia, dan Barisan Pemuda Adat Nusantara Kalbar (BPAN Kalbar).

Baca juga: Masyarakat Adat Dayak Perjuangkan Hak Hutan Adat di Kapuas Hulu

"Kita meminta agar DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalbar segera mengesahkan peraturan daerah perlindungan dan pengakuan masyarakat adat," kata Maskendari, Senin 22 Februari 2021.

Menurutnya, bagian penting dan utama dari advokasi kebijakan masyarakat adat adalah hadirnya Peraturan Daerah (Perda) yang akan memberikan kepastian hukum bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di suatu wilayah dan menempatkan kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum

Selain itu, Perda ini juga merupakan payung hukum kebijakan yang diambil pemda terkait masyarakat adat.

"Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat membuat mereka memiliki wilayah masyarakat adat dan mempunyai kemandirian mengelola sumberdaya alam (hutan adat) baik untuk kepentingan ekonomi, ekologi, budaya, adat istiadat, religi serta menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah internal maupun dengan pihak lain mengenai pemanfaatan SDA," jelas Maskendari.

Lanjut dikatakannya, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat adat, yang pada akhirnya akan memperkokoh bangunan NKRI.

Baca juga: Mahasiswa dan Alumni Fakultas Kehutanan Untan Tolak Pengurangan Ruang Terbuka Hijau

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia mengatakan Koalisi AMA Kalbar akan melakukan beberapa upaya-upaya diantaranya mensosialisasikan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Perda PPMHA).

Termasuk, mendorong pembentukan Perda PPMHA untuk kabupaten yang belum ada perda-nya.

Untuk kabupaten yang sudah ada Perda PPMHA tetapi belum membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten seperti Sekadau, Bengkayang dan Ketapang, Koalisi akan mendorong Bupati untuk membentuk Panitia sehingga proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di 3 kabupaten tersebut segera terealisasi, dan

Menindaklanjuti kerja-kerja pemberdayaan bagi 8 kabupaten yang sudah punya Perda PPMHA. Upaya ini akan didukung dengan kerja-kerja seperti diskusi, kajian, sosialisasi, dialog, lobbying, siaran pers, dan kerja pemberdayaan. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved