Breaking News:

Pemkot Pontianak dapat DAK untuk Pendidikan Rp 16 Miliar, Ini Yang Diprioritaskan

Usulan-usulan ini dihimpun untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan DAK

TRIBUN PONTIANAK/ Muhammad Rokib
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemkot Pontianak akan menginventarisir sarana-sarana sekolah. Sebab, tahun ini  Pemkot Pontianak akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan senilai Rp16 miliar.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan DAK senilai Rp16 miliar itu belum mencukupi jika dilihat dari kondisi fisik sekolah-sekolah yang ada di Kota Pontianak. Oleh karena itu pemkot akan menyusun skala prioritas.

DAK ini akan diprioritaskan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan sarana prasarana lainnya seperti mebeler dan lain-lain, yang mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), SD dan SMP.

"Supaya kualitas sarana dan prasarana sekolah di Kota Pontianak dalam kondisi mantap," ujar Edi usai membuka pra-sinkronisasi usulan DAK Fisik Pendidikan se-Kota Pontianak tahun anggaran 2022 di aula Kantor Terpadu Jalan Sutoyo, Pontianak, Kamis 18 Februari 2021.

Baca juga: DAK 2021 untuk Ruas Jalan dan Jembatan di Sejumlah Kecamatan

Edi Rusdi Kamtono menerangkan, digelarnya rapat pra-sinkronisasi usulan DAK Fisik Pendidikan ini dalam rangka menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan sekolah, terutama infrastruktur sarana fisik oleh para kepala sekolah dan guru.

Kemudian, hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat. "Usulan-usulan ini dihimpun untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan DAK," jelas Edi Kamtono.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak, Syahdan Lazis menyebutkan DAK yang diterima Pemkot Pontianak tahun ini lebih kecil dibanding yang diterima tahun lalu.

"Tahun ini DAK yang diterima Kota Pontianak di bawah tahun lalu, yakni sekitar Rp16 miliar," katanya.

Lebih lanjut Syahdan menjelaskan bahwa prioritas penyaluran DAK fisik pendidikan ini, untuk pembangunan fisik berupa rehabilitasi fisik sarana dan prasarana pendidikan.

Berbeda dengan dana APBD, menurutnya penyaluran DAK tergantung pada perkembangan atau progres pembangunan yang diusulkan ke pemerintah pusat agar dananya bisa digelontorkan ke pemerintah daerah.

Maka sosialisasi pun harus dilakukan, terutama bagi operator yang menanganinya. "Sehingga perlu digencarkan sosialisasi terkait DAK ini khususnya operator yang menanganinya," jelas Syahdan.

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved