Breaking News:

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar Minta Presiden Jokowi Tegur Mendagri Tito Karnavian

Tapi sampai hari ini SK dari keempat dari teman kami yang PAW belum juga terbit, kami Fraksi PDI Perjuangan mempersoalkan, apa yang dikerjakan Kemenda

TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno meminta agar Presiden Joko Widodo menegur Mendagri Tito Karnavian atas kinerja jajaran di Kemendagri yang dinilainya tidak sesuai visi misi Presiden dalam hal ini pemangkasan birokrasi.

Hal tersebut diminta Sudarno karena SK pengangkatan PAW empat anggota DPRD Provinsi Kalbar sampai hari ini belum juga keluar.

"Proses PAWkan ada pengajuan dari partai kepada DPRD, kemudian DPRD menyurati kelengkapan kepada KPU, lalu calon yang di PAW melengkapi persyaratan dan setelah itu disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur, Gubernur sudah menyampaikan ke Mendagri pada tanggal 25 Januari 2021 yang lalu.

Tapi sampai hari ini SK dari keempat dari teman kami yang PAW belum juga terbit, kami Fraksi PDI Perjuangan mempersoalkan, apa yang dikerjakan Kemendagri terutama Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri, mesti dievaluasi, ganti saja kalau tidak bisa kerja," katanya, Kamis 18 Februari 2021.

Bahkan, kata dia, begitu juga dengan SK untuk Bupati-Wakil Bupati terpilih yang mestinya telah dilantik pada 17 Februari.

Baca juga: Belum Maksimal Perjuangkan Aspirasi, Martinus Sudarno Minta Maaf Kepada Masyarakat Kalbar

"Ini bukan hanya SK DPRD yang PAW yang lelet. Termasuk SK Bupati pun sampai hari ini belum terbit, apa yang dikerjekan di Kemendagri sana, padahal Presiden Jokowi bilang kerja, kerja, kerja. Saya minta Presiden tegur itu Mendagri, kami merasa dirugikan karena leletnya SK dari Kemendagri," kata legislator dapil Sanggau-Sekadau ini dengan nada tinggi.

Jangan sampai, kata dia, pandemi covid 19 menjadi alasan kinerja menjadi lamban. Mestinya kinerja dapat tetap optimal.

"Jangan alasan covid 19 SK tidak dikerjakan, katanya dalam waktu 15 hari kerja, ini sudah berapa hari kerja, ngapain aja di Kemendagri," katanya. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved