TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menggelar Pelantikan dan Rakerwil Pengurus Pimpinan Wilayah beserta pimpinan cabang Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) se-kalimantan Barat masa khidmat 2020-2025, di hotel Mahkota, Pontianak, Kalbar, Sabtu 13 Februari 2021 malam.

Pada kesempatan itu, Ketua PW SNNU Kalbar, Hasbullah mengatakan, sedikitnya ada 9 isu di Provinsi Kalimantan Barat yang akan dijadikan perhatian utama dalam Rakerwil ini.

Menurutnya, isu tersebut tentu akan membantu mensejahterakan masyarakat.

"Isu tersebut adalah yang pertama tingkat pemberdayaan terhadap nelayan, jaminan hukum, kebersamaan, kemitraan, kelayakan, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, serta pendidikan," ungkapnya.

"Semoga niat baik apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala," ucapnya.

Ia meminta kepada seluruh pengurus pimpinan wilayah maupun seluruh pengurus cabang di seluruh Provinsi Kalimantan Barat yang sudah dilantik dan sudah menyampaikan sumpah dan janji jabatan secara dhohir dan batin yang disaksikan oleh pada ulama NU dan diketahui oleh Allah SWT. Agar bisa menjalankan amanahnya dengan baik.

"Oleh karena itu bekerjalah, mengabdilah untuk NU, mengabdi untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan sendiri. Yakinlah sahabat-sahabatku, ketika kepentingan itu dikedepankan, kepedulian kalian kedepankan Insya Allah keuntungan dan Kebahagiaan akan menjadi rahmat dalam kehidupan kita dan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain," jelasnya.

Baca juga: PW Beserta PC SNNU Se-Kalbar Gelar Pelantikan dan Rakerwil

Ia menyakini, jika SNNU ini dijalankan dengan baik, maka dibidang Maritim akan disegani. Terkhusus menurutnya Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.504, selain itu Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.

Namun diketahui dimasa orde baru Pemerintah hanya berkonsentrasi pada pembangunan wilayah daratan saja. Dan terkensan mengesampingkan nilai kekayaan sumber daya alam tidak menyentuh pengelolaan kelautan.

Namun berjalannya waktu di era pemerintahan Gusdur. Sektor kelautan dan perikanan mulai diperhatikan. Maka pada 26 Oktober 1999 presiden gusdur membentuk departemen eksplorasi laut dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi kelautan Indonesia.

"Untuk itu saatnya kita semangatkan kelautan dan perikanan untuk melanjutkan visi dan misi presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ungkapnya.

Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, lanjutnya, tidak semudah membalikkan telapak tangan yang tentu harus ada langkah konkret yang harus dilakukan.

"Oleh karena itu atas dasar pemikiran para kyai dan ulama NU, serta meneruskan cita-cita mulia almarhum Gusdur. Maka pada forum mukhtamar NU ke 33 di Jombang NU melebarkan sayapnya dengan membentuk badan otonom yang bernama Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU)," ungkapnya.

Banom ini merupakan organisasi profesi yang bertugas membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pemberdayaan nelayan, pengembangan sektor kelautan dan perikanaan untuk kesejahteraan Nahdliyyin ataupun nelayan di Indonesia. (*)

Update Berita Pilihan
Tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > DI SINI