Sutarmidji Sebut Perbaikan Seluruh Jalan di Kalbar Membutuhkan Anggaran Sekitar Rp 6,3 Triliun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar tahun 2022 secara virtual melalui Zoom, Kamis 4 Februari 2021.

Usai menghadiri Konsultasi Publik,Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, H Sutarmidji  masih optimis target RPJMD bisa tercapai. Dikatakannya saat ini yang menjadi prioritas terutama merubah capaian tampilan Kalbar.

“Misalnya seperti  IPM di bidang kesehatan, pendidikan, insfrastruktur itu penting kemudian sektor penunjang ekonomi lainnya,” ucapnya.

• Ruas Jalan Provinsi Rusak di Ketapang, Pemkab Ketapang Akan Surati Gubernur Kalbar

Ia mengatakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kondisi jalan mantap awalnya ingin mencapai 100 persen, karena data awal kondisi jalan mantap 80 persen namun faktanya kondisi jalan mantap Provinsi adalah 49 persen.  

“Dari datanya ternyata dari 86 persen faktanya ke 49 persen kondisi jalan mantap, itulah yang membuat kita berat dengan kondisi jalan mantap beralih ke jalan negara dan jalan kabupaten yang masih kondisi tanah menjadi jalan provinsi,” jelasnya.

Ia mengatakan kebijakan itu membuat Pemprov kewalahan tapi untuk daerah ataupun provinsi lain  sudah ada Perda  terkait jalan supaya perusahaan sawit dan tambang harus lewat jalan sendiri tidak boleh lewat jalan provinsi biar tetap terjaga. 

“Karena bisa menghancurkan jalan kadang muatannya tidak sesuai yang harusnya 8 ton tapi muatannya bisa lebih 15 ton. Itu beton juga bisa amblas,” ujarnya. 

Sebelumnya Sutarmidji mengatakan bahwa pola Pembangunan ini di ukur dari kebutuhan bukan dari keinginan.

“Kita memenuhi perbaikan infrastruktur jalan karena jalan panjang sekali dan diawal saya bersama Pak Norsan menjabat kondisi jalan mantap hanya 49 persen walau didata 86 persen,” tegasnya. 

Sutarmidji mengatakan bahwa untuk memperbaiki infrastuktur jalan keseluruhan di  Kalbar diperlukan anggaran mencapai Rp 6,3 triliun.

“Kemampuan 5 tahun kita menjabat maksimal anggaran paling tinggi itu hanya Rp3 triliun sehingga itulah yang dimaksimalkan. Itupun karena kondisi covid-19, kita juga kolaborasi bersama  TNI Polri m membuka jalan perawas Kayong Utara -Pontianak nantinya bisa ditempuh hanya 6-7 jam saja,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa yang jelas data harus di update secara keseluruhannya agar tampilan Kalbar betul- betul sesuai. 

“Kenapa diawal tadi di tanya capaian sektor pembangunan Kalbar terutama jalan lamban. Jadi terus terang saja tahun pertama saya dan Wagub Ria Norsan menjabat dihadapkan dengan defisit anggaran Rp 691 miliar yang harus kita genahkan dan kita selesaikan,” ujarnya. 

Ia mengatakan bahwa di tahun 2019 Pemprov Kalbar dibebankan dengan defisit anggaran sampai Rp 691 miliar namun sudah diselesaikan tapi dengan membatalkan pembangunan infrastruktur jalan. 

“Alhamdulillah sudah kita selesaikan tapi dengan membatalkan pembagunan beberapa jalan yang sudah direncakan dan membayar yang menjadi kewajiab kita terhadap wilayah tingkat dua. Itu masalah kita defisit Rp 691 miliar bukan hal kecil,” ujarnya.