Siap Dukung Proses di MK, Nasdem Sekadau Anggap Dalil Rupinus-Aloysius Kurang Kuat

"Kalau kalah tidak boleh protes secara anarkis, tapi melalui jalurnya. Seperti mahkamah konstitusi, artinya sah-sah saja yang kalah mempunyai hak kons

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua DPD Partai NasDem kabupaten Sekadau, Teguh Arif Hardianto. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Menjadi pihak terkait dalam sengketa Pilkada Kabupaten Sekadau di Mahkamah Konstitusi, DPD Nasdem Kabupaten Sekadau pastikan pihaknya siap mendukung proses hingga selesai, Senin 1 Februari 2021.

Ketua DPD Partai NasDem kabupaten Sekadau, Teguh Arif Hardianto sebut M. Ardiansyah menuturkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Rupinus-Aloysius terkait proses Pilkada di kabupaten Sekadau merupakan hal yang sah dilakukan.

Sebagai negara hukum, semua mekanisme harus berdasarkan hukum, begitupula dalam Pilkada.

"Kalau kalah tidak boleh protes secara anarkis, tapi melalui jalurnya. Seperti mahkamah konstitusi, artinya sah-sah saja yang kalah mempunyai hak konstitusional untuk menggugat di mahkamah konstitusi," ujar Teguh.

Nasdem Sekadau Pertanyakan Keputusan KPU Terkait Waktu PAW

Sebagai partai pengusung Aron-Subandrio selaku pihak terkait, Teguh memastikan pihaknya tidak keberatan.

Namun Dirinya menilai dalil yang disampaikan dalam gugatan tersebut kurang kuat, contohnya dengan dalil c-6 yang tidak dibagikan, ataupun dalil amplop surat suara tidak bersegel dan digabungkan dalam satu kotak suara.

"Kita memahami bahwa SDM PPK ini terbatas. Kelemahan mereka mungkin ada yang khilaf menterjemahkan aturan dari KPU, dan itu sudah disampaikan pada rapat pleno terbuka KPU tingkat Kabupaten. Hal seperti itu biasa sajalah," ungkapnya.

Nasdem Sebut Ardiansyah Asal Merapi Pengganti Subandrio Sebagai PAW di DPRD Sekadau

Dirinya pun yakin secara pribadi yakin 1000 persen, pasangan Aron-Subandrio akan menang dalam putusan MK. Mengingat yang digugatkan bukan perselisihan suara.

Ia juga menyayangkan tertundanya pelantikan Bupati definitif untuk Kabupaten Sekadau pada 17 Februari mendatang akibat adanya sengketa Pilkada tersebut.

" Walaupun sudah ada Pj Bupati, tidak bisa berjalan maksimal. Ini kerugian bagi kita semua. Tapi kita harus siap membantu lancarnya proses sengketa di MK. Apalagi di MK tahapannya jelas," tutup Teguh. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved