Breaking News:

Sidang Perdana, Perbaikan Permohonan Kuasa Hukum Rupinus-Aloysius Ditolak Hakim MK

Glorio Sanen mengatakan, perbaikan itu dilakukan untuk kemudian dilakukan penambahan bukti-bukti.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Kuasa Hukum Rupinus-Aloysius, Glorio Sanen saat menyampaikan pokok permohonan kepada Hakim MK, Rabu 27 Januari 2021. IST / Sceeenshot Youtube MK 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan sidang perkara dengan registrasi perkara nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 untuk gugatan dari Sekadau, Rabu 27 Januari 2021.

Sidang ini disiarkan langsung melalui platform media sosial YouTube MK RI.

Seperti diketahui, kasus ini dilayangkan oleh paslon petahana Rupinus-Aloysius melalui kuasa hukumnya yang hadir langsung di MK yakni Glorio Sanen.

Pada agenda sidang pendahuluan mendengarkan permohonan pemohon ini, hakim MK menolak permintaan Kuasa Hukum Rupinus-Aloysius, Glorio Sanen untuk memperbaiki permohonan.

Ruhermansyah Pastikan Bawaslu Sekadau Siap untuk Persidangan di MK

Glorio Sanen mengatakan, perbaikan itu dilakukan untuk kemudian dilakukan penambahan bukti-bukti.

"Yang mulai sebelum menyampaikan pokok permohonan kami ingin menyampaikan bahwa sebelum perkara ini kami ajukan ke MK, kami juga telah melaporkan pelanggaran dan kelalaian Bawaslu Kabupaten Sekadau. Sampai perkara ini diajukan memang kami belum mendapatkan pemberitahuan terkait status laporan kami," kata Sanen.

"Namun yang mulia, ketika perkara ini kami sampaikan, kami perbaiki, status pemberitahuan tentang laporan baru kami terima, tepatnya sekitar akhir Desember dan diawal Januari, sedangkan permohonan ini kami ajukan 17 Desember 2020," tambahnya.

"Maka kami mohon kepada yang mulia, kami menyampaikan perbaikan permohonan kembali yang pada prinsipnya tidak merubah substansi permohonan, tapi hanya menguatkan atau mengkaitkan dengan bukti baru dalam hal ini pemberitahuan tentang status laporan kami ke Bawaslu Kabupaten Sekadau," pinta Sanen.

Mendengar itu, Hakim MK, Enny Nurbaningsih pun mengatakan jika permintaan tersebut tidak bisa untuk diamini.

"Ini adalah persidangan cepat, sudah ada tenggat waktu masing-masing, mulai permohonan awal, perbaikan permohonan, kapan kemudian harus dilakukan proses pemeriksaan dan seterusnya karena kita dibatasi oleh waktu," kata Enny Nurbaningsih.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved