Nusantara Gawat Beberkan Alasan Kapuas Hulu Butuh Dana dari Pemerintah Pusat
Dengan ini jelas Gawat, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin, semampu dinas untuk memperoleh program pembangunan dari tingkat pusat.
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya (DPKPTRCK) Kapuas Hulu, Nusantara Gawat menyatakan bahwa pembangunan di Kapuas Hulu membutuhkan banyak anggaran dan tidak hanya bisa mengharapkan dana APBD.
Karena menurutnya jika hanya mengandalkan APBD dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan secara tuntas pembangunan di Kapuas Hulu.
"Maka dari itu, pembangunan di Kapuas Hulu sangat membutuhkan penganggaran kolaborasi dengan Pemerintah tingkat provinsi dan tingkat pusat. Dimana perlu kolaborasi program pembangunan antara pemerintah Kapuas Hulu, provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu 27 Januari 2021.
Gawat menegaskan bahwa kalau pihaknya, juga akan berusaha mendapatkan dukungan program dari Pemerintah Pusat lewat kebijakan-kebijakan khusus di tingkat pusat.
• Pemkab Kapuas Hulu Terima Dana Alokasi Khusus untuk Fasilitas Wisata 2,2 Miliyar di Tahun 2020
"Mungkin ada program di daerah yang belum bisa terealisasi lewat anggaran daerah, maka dikomunikasikan ke tingkat pusat," ucapnya.
Dengan ini jelas Gawat, pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin, semampu dinas untuk memperoleh program pembangunan dari tingkat pusat.
"Kita tetap selalu berusaha dengan maksimal terkait memperbanyak komunikasi ke Pemerintah Pusat atau Provinsi Kalbar," ujarnya.
Dimana tegas Gawat, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah yang sangat luas, dan dimana sangat menyedot anggaran dalam realisasi peningkatan infrastruktur.
"Sebab itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sangat membutuhkan dukungan penganggaran kolaboratif dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat," ungkapnya. (*)