Breaking News:

Prabasa Pastikan DPRD Awasi Implementasi Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

"Inikan respon yang cukup baik dilakukan oleh pemprov, dengan permasalahan hukum yang ada di Kalbar, keluhan dan aspirasi setelah ini direspon eksekut

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatur memastikan pihaknya akan mengawasi pengimplementasian perda bantuan hukum masyarakat miskin yang telah disahkan.

Politisi Golkar ini pun mengapresiasi perda yang diusulkan oleh eksekutif ini.

Menurutnya, ussulan eksekutif ini karena hak konstitional, dan melihat aspek yuridis serta sosiologis.

"Inikan respon yang cukup baik dilakukan oleh pemprov, dengan permasalahan hukum yang ada di Kalbar, keluhan dan aspirasi setelah ini direspon eksekutif dengan diajukannya perda ini, hingga akhirnya telah disahkan DPRD Provinsi," kata Prabasa, Selasa 26 Januari 2021.

"Tinggal bagaimana eksekutif menindaklanjuti pengesahan ini dengan pergub, bagaimana sistem, mekanisme masyarakat jika ada masalah hukum," tambahnya.

Baca juga: Disahkan, Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Disebut Tampung Aspirasi Masyarakat

Ia pun berharap dengan perda ini masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mendapat bantuan hukum.

"Tugas DPRD selain dari legislasi dan budgeting juga pengawasan, kita akan mengawasi pengimplementasian dari perda ini, mudah-mudahan teknisnya nanti masyarakat tidak ada keluhan lagi," terangnya.

Mengenai raperda lainnya, Prabasa menerangkan jika masih digodok. Seperti raperda tentang sejumlah OPD yang dilebur dan digabung.

"Untuk raperda lainnya finalisasi sudah dilakukan eksekutif dan legislatif, tinggal difasilitasi oleh Kemendagri, jika sudah tentu DPRD akan memasukan banmus untuk diparipurnakan," katanya. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved