Breaking News:

Gubernur Kalbar Minta Angkasa Pura II dan KKP Serius Tangani COVID-19 di Bandara Supadio

Bahkan kayak pimpinan KKP saja hampir jarang ada ditempat dan hari Kamis sudah pulang ke Bandung. Seharusnya ada 24 jam di Kalbar ini jangan main-mai

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Gubernur Sutarmidji 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat mengatakan ketika ditemukan 5 orang positif COVID-19 melalui jalur udara saat telah diterapkan syarat wajib rapid antigen. Hal tersebut  sudah  dikordinasikan langsung dengan pihak Angkasa Pura dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandara Supadio. 

Namun disayangkan dalam hal ini ditegaskannya bahwa Angkasa Pura tidak bertanggun jawab dan mengelak, begitu juga dengan KKP. 

“Bahkan kayak pimpinan KKP saja hampir jarang ada ditempat dan hari Kamis sudah pulang ke Bandung. Seharusnya ada 24 jam di Kalbar ini jangan main-main negara sudah banyak menghabiskan anggaran untuk menangani covid -19, tapi kita tidak serius,” tegasnya. 

Ia mengatakan kondisi saat seperti ini jangan semuanya mengelak dan jangan berbicara kepentingan Maskapai saja, tapi pentingkan masyarakat Kalbar. Itu masalahnya maka harus disiplin.

Baca juga: Berlakukan PCR Negatif bagi Penumpang Pesawat, Sutarmidji Pastikan Bukan Keputusan yang Terburu-buru

Ia menegaskan bahwa Kemenhub jangan hanya berfikir kepentingan penerbangan, tapi pikirkan juga keselamatan penumpang. Kalau ada 1 viral load tinggi dan CT nya rendah maka akan membayakan penumpang lain. 

“Makanya WHO tidak merekomendasikan rapid test antigen untuk perjalanan udara kita saja yang mau. Saya paham dengan akurasi 80-90 persen, tapi bisa jadi dia OTG dan lolos pemeriksaan antigen tapi kalau CT dibawah 30 tidak mungkin lolos. Coba saja test kalau tidak percaya,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan kenapa lima orang penumpang positif covid-19 bisa lolos dengan syarat wajib rapid antigen. Hal itulah yang menjadi  masalah dan dirinya meminta untuk diselesaikan oleh  Bandara dan KKP.

“Tapi mereka lepas tangan semuanya. Jadi apakah saya harus biarkan itu. Maka satu -satunya jalan supaya mereka sadar dan tidak main-main terapkan wajib pcr masuk Kalbar,” ujarnya.

Ia mengatakan terhadap Maskapai Batik Air yang ditemukan kasus positif COVID-19 sebanyak 5 orang  tetap mendapat sanksi tidak boleh membawa penumpang 10 hari rute Jakarta-Pontianak.

Baca juga: Tegas Wajib PCR Negatif Masuk Kalbar, Gubernur Sutarmidji Antisipasi Pemalsuan Surat Perjalanan 

Sedangkan Air Asia tetap dikenakan sanksi selama dua hari karena hanya ditemukan satu kasus, tapi viral load rendah yang kemungkinan bisa lolos ketika diperiksa menggunaakn rapid antigen. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved