Ketua Komite IV DPD RI Soroti Validitas Data Para Penerima Bantuan Sosial
Hal tersebut diterangkan senator asal Kalbar ini saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi untuk melihat kesiapan Data Terpadu.
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Hamdan Darsani
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komite IV DPD RI, H Sukiryanto berharap agar data penerima bantuan sosial (bansos) di Kalbar tidak bermasalah sehingga penerima benar-benar tepat sasaran.
Terlebih, pemerintah dalam anggaran tahun 2021 mengalokasikan Rp. 408,8 Triliun untuk bantuan sosial.
Bantuan sosial tersebut dibagi ke beberapa jenis antara lain Program Keluarga Harapan; Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai; Bantuan Sosial Tunai; Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional; dan Kartu Pra-Kerja.
Hal tersebut diterangkan senator asal Kalbar ini saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi untuk melihat kesiapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Selasa 22 Desember 2020.
"DTKS menjadi masalah yang krusial dalam penyaluran bansos terkait covid-19 pada tahun ini, maka untuk tahun depan 2021 harus diantisipasi lebih awal," kata Sukiryanto.
Baca juga: Penyuluh Pertanian di Sanggau Disebut Berperan Aktif, Komite II DPD RI Katakan Hal Ini
Dalam pertemuan ini ditemukan bahwa selama ini DTKS menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, bahkan Dinas Sosial Provinsi seolah terlewatkan karena mereka menginput langsung ke sistem kementerian.
"Secara teknis update langsung dari Kabupaten Kota secara langsung itu cukup baik, namun tidak terlibatnya dinas sosial provinsi dalam DTKS ini juga jadi masalah," ujarnya
"Penting adanya keterlibatan untuk melakukan supervisi dan pengawasan agar datanya selalu dilakukan pemuktahiran," imbuhnya.
Dirinya menilai bahwa kurangnya perhatian dalam penganggaran juga menjadi problematika sendiri, sehingga pandemi ini menguak buruknya data yang kita miliki, sehingga wajar bansos-bansos ini ada celah untuk dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Tak hanya itu, mengenai sinergi antar lembaga seperti BPS yang memang menjadi pintu statistik perlu disikapi serius, penting dalam urusan data di lakukan satu pintu sehingga hambatan seperti anggaran tidak akan terjadi.
"Ke depan visi Indonesia Satu Data pun bisa terwujud," timpalnya.
Komite IV yang bertugas mengawasi anggaran negara, lanjutnya, berkepentingan untuk melihat sejauh mana efektifitas uang negara yang dialokasi untuk kepentingan masyarakat banyak seperti bantuan sosial.
"Jangan sampai besarnya anggaran yang dialokasikan tidak memberikan efek perbaikan apa-apa," ujarnya.
"Kedepan saya akan mengunjungi Dinas Sosial di kabupaten kota di Kalbar, melakukan pengawasan kepada kabupaten/kota yang sampai saat ini belum melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga terinventarisir masalah-masalah yang ada dilapangan," pungkasnya. (*)
