Pilkada Sekadau

Bawaslu Sekadau Sebut Kasus Politik Uang Mendominasi, Berikut Sebaran Wilayahnya

Money politik atau politik uang menjadi laporan yang paling dominan di Pilkada Sekadau Tahun 2020 ini,

Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, Bawaslu Sekadau,  Al Aminuddin. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Dugaan kasus money politik atau politik uang merupakan laporan terbanyak yang diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sekadau selama kampanye.

“Money politik atau politik uang menjadi laporan yang paling dominan di Pilkada Sekadau Tahun 2020 ini,” kata Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, Bawaslu Sekadau, Al Aminuddin, Senin 14 Desember 2020.

Al Aminuddin pun memastikan soal identitas pelapor akan dirahasiakan, terkait waktu pengamanan tentu berdasarkan peraturan Bawaslu.

“Ada ketentuan tiga hari plus 2 hari setelah pelaporan kami register, berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020," jelas Al Aminuddin.

Ia pun memastikan setiap laporan yang masuk di Bawaslu Sekadau akan dilakukan penanganan pelanggaran, bersama Sentra Gakkumdu.

"Sejauh ini sudah ada beberapa wilayah yang melaporkan, yaitu Sekadau Hilir, Nanga Taman, Sekadau Hulu, tentu kami tetap melakukan penanganan terhadap pelaporan," tandas Al Aminuddin.

Baca juga: Besok, KPU Bengkayang Plenokan Hasil Pilkada

Sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan praktik money politik sudah masuk dalam tiga kategori Indeks Kerawanan Tinggi Pemilu (IKP) Pilkada 2020, yang sudah dimutakhirkan oleh Bawaslu RI.

Komisioner Bawaslu Sekadau Kordiv PHL, Tiodorus Sutet, mengatakan tiga kategori kerawanan tinggi di Kabupaten Sekadau meliputi, kerawanan tinggi kontestasi, kerawanan tinggi aspek politik uang, dan Kerawanan tinggi aspek materi kampanye.

Mengantisipasi hal itu, Sutet pun menuturkan sejatinya Bawaslu Sekadau sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tiga kerawanan tinggi teresebut.

Namun sayang, usai pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Bawaslu Sekadau justru mendapatkan sejumlah laporan dugaan adanya praktik money politik, yang dilaporkan sejumlah masyarakat.

"Kabupaten Sekadau masuk Indeks Kerawanan Tinggi money politik. Padahal kami sudah semaksimal mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan sanksi serta larangan money politik itu," ungkap Sutet.

Di mana, kata dia, baik pemberi maupun penerima yang terikat dengan money politik akan di kenakan sanksi.

Bawaslu juga berupaya secara masif memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga melakukan patroli pengawasan dari pengawas TPS, desa sampai kecamatan, kabupaten, kita melakukan patroli di masa tenang.

"Kita memastikan bahwa tidak adanya politik uang, dan pada saat masa tenang tidak ada sama sekali laporan mengenai politik uang, tetapi setelah pasca pemilihan, baru bermunculan adanya politik uang," kata Sutet.

Baca juga: Patroli Skala Besar, TNI dan Polri Amankan Kamtibmas Pasca Pungut Hitung Suara Pilkada Sekadau

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved