Breaking News:

Pilkada Serentak

Pemilih Wakili Anak Mencoblos, Dua TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Terpenting lagi adalah, jangan ada lagi mewakili orang lain pada saat melakukan pencoblosan

Editor: Jamadin
kpu.go.id
Ilustrasi Pilkada 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu merekomendasikan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU bakal dilaksanakan pada Sabtu 12 Desember 2020.

PSU di Kapuas Hulu akan dilaksanakan di TPS 1 Pasar Pagi, Kelurahan Putusibau Kota. Sementara PSU di Kabupaten Melawi dilaksanakan di TPS 2 Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh.

Ketua KPU Melawi Dedi Suparjo memastikan PSU di Melawi akan dilaksanakan hari ini, Sabtu 12 Desember 2020. "Sudah ditetapkan PSU besok (hari ini, red) pagi, tanggal 12 Desember," katanya, Jumat 11 Desember 2020.

Diterangkan Dedi, PSU ini dilakukan lantaran ada satu orang pemilih yang datang mewakili anaknya mencoblos di TPS 01 Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh. Sang anak sedang berada di luar Kabupaten Melawi.

Baca juga: Pleno Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pilkada Sintang Mulai Digelar

Menurutnya, kondisi ini berdasarkan informasi komisioner yang memonitor di lokasi TPS dan dikuatkan fakta keterangan hasil klarifikasi KPU kepada petugas KPPS serta PPS dan PPK yang monitor di wilayah tersebut.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10.00 WIB itu lantas memicu perdebatan di TPS antara pengawas kecamatan dengan Ketua KPPS serta pemilih yang mewakili. Sekitar pukul 11.00, Bawaslu menghentikan proses pemungutan suara di TPS 01 Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh.

PSU kemudian dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 112 huruf d, perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang-undang dalam pasal 112 huruf d. Pasal 112 huruf d berbunyi, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas kecamatan terdapat keadaan sebagai berikut sebagaimana huruf d berbunyi lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Aturan lain yang mengatur yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menjadi PKPU 18 tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 59 ayat 2 huruf d. Pasal tersebut berbunyi, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terdapat keadaan sebagai berikut di huruf d berbunyi apabila lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

"Itu keterangan yang kami KPU dapatkan dari hasil klarifikasi dengan petugas di lapangan. Selang beberapa waktu kemudian, datang pihak Bawaslu Melawi langsung menghentikan proses pemungutan di TPS tersebut," kata Dedi Suparjo.

Baca juga: Kapolres Sekadau Lepas Kepulangan Personel BKO Polres Sanggau Dalam Pengamanan Pilkada

"Dikarenakan sudah dihentikan proses pemungutan, ya tentunya tidak ada lagi jalan keluar selain pemungutan suara ulang. Walaupun kategori yang mewakili hanya pemilih seorang atau satu orang saja tidak lebih dari seorang atau satu orang yang terjadi di TPS tersebut sesuai ketentuan regulasi yang saya sampaikan," tambah Dedi Suparjo.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved