Breaking News:

Pilkada Melawi

Penjelasan Ketua KPU Melawi Terkait Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Baru

Selang waktu kemudian sekira pukul 11.00an WIB, pihak Bawaslu langsung menghentikan proses pemungutan di TPS tersebut tidak boleh untuk dilanjutkan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo menjelaskan penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Melawi yang direncanakan Sabtu 12 Desember 2020. 

"Sudah ditetapkan PSU besok pagi tanggal 12," katanya, Jumat 11 Desember 2020.

Diterangkan Dedi, berdasarkan hasil keterangan dan info dari komisioner yang monitor dilokasi TPS dan dikuatkan fakta keterangan hasil klarifikasi KPU kepada petugas KPPS serta PPS dan PPK yang monitor diwilayah tersebut, bahwa telah terjadi sekira pukul 10.00 an pagi, ada satu orang pemilih yang datang mewakilkan memilih untuk anaknya yang sedang berada di luar Melawi di TPS 01 Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh, sehingga membuat kondisi TPS ada perdebatan dengan pengawas Kecamatan yang monitoring ke wilayah tersebut dengan Ketua KPPS serta pemilih yang mewakili.

Baca juga: Polres Melawi Patroli Gabungan Pasca Pemungutan Suara Pilkada Melawi

Selang waktu kemudian sekira pukul 11.00an WIB, pihak Bawaslu langsung menghentikan proses pemungutan di TPS tersebut tidak boleh untuk dilanjutkan.

Walaupun di undang-undang nomor 1 Tahun 2015 pasal 112 huruf d, perubahan kedua menjadi UU 10 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi UU dalam pasal 112 huruf d berbunyi pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terdapat keadaan sebagai berikut, sebagaimana huruf d berbunyi lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. 

Begitu juga diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menjadi PKPU 18 tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 59 ayat 2 huruf d, yg berbunyi pemungutan suara di TPS dapat di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terdapat keadaan sebagai berikut dihuruf d berbunyi apabila lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. 

Atas dasar dan ketentuan tersebut dan fakta yang terjadi di lapangan atas konfirmasi dan klarifikasi dari petugas, kata dia, hanya satu orang berjenis kelamin laki-laki datang ke TPS sekira pukul 10.00an WIB mendaftarkan diri ke petugas TPS untuk memilih untuk dirinya dan anaknya yang tidak berada di Melawi atas kesepakatan secara lisan semua pihak yang ada di TPS tersebut baik saksi Paslon, Pengawas TPS dan seluruh Anggota KPPS untuk membolehkan pemilih tersebut mewakili anaknya,  jadi hanya mewakili anaknya saja walaupun kesepakatan tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh siapapun.

"Itu keterangan yang kami KPU dapatkan dari hasil klarifikasi dengan petugas di lapangan, cuman selang beberapa waktu kemudian datang pihak Bawaslu Melawi langsung menghentikan proses pemungutan di TPS tersebut," kata Dedi.

"Dikarenakan sudah dihentikan proses pemungutan, ya tentunya tidak ada lagi jalan keluar selain pemungutan suara ulang. 

Walaupun kategori yang mewakili hanya pemilih seorang atau satu orang saja tidak lebih dari seorang atau satu orang yang terjadi di TPS tersebut sesuai ketentuan regulasi yang saya sampaikan," tambahnya.

KPU, lanjut dia, tetap wajib untuk menindaklanjuti dan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut dalam rangka serta upaya dari KPU melindungi hak konstitusi berupa hak pilih warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat di TPS 01 Desa Baru tersebut karena proses pemungutan sudah dihentikan dan rekomendasi juga sudah disampaikan pada malam hari tanggal 9 Desember dari Bawaslu kepada KPU.

Lebih lanjut, ia pun meyakini logistik untuk pelaksanaan PSU sudah siap.

"Sudah, tinggal pelaksanaan saja termasuk APD untuk Prokes," pungkasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved