Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Dua TPS Direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang, Ini Penjelasan Bawaslu Kalbar

Diterangkannya, pemungutan suara ulang itu merupakan bentuk bahwa pemilihan harus dilaksanakan langsung dan tidak boleh diwakili. 

TRIBUNPONTIANAK/ENRO
Ilustrasi Pilkada Serentak di Kalbar 2020. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner Bawaslu Kalbar, Mohammad mengungkapkan jika jajaran Bawaslu di Kabupaten yakni Melawi dan Kapuas Hulu merekomendasikan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

PSU tersebut, dikatakan Kordiv Penindakan Pelanggaran ini akan dilaksanakan pada Sabtu 12 Desember 2020.

"Insyallah berdasarkan surat yang kami terima di Bawaslu Provinsi, akan dilakukan PSU besok di dua TPS di dua Kabupaten.

TPS di Kapuas Hulu di Kelurahan Putusibau Kota, dan di Melawi di TPS desa Baru," kata Mohammad, Jumat 11 Desember 2020 kepada Tribun.

Diterangkannya, pemungutan suara ulang itu merupakan bentuk bahwa pemilihan harus dilaksanakan langsung dan tidak boleh diwakili. 

"Karena ini tidak boleh diwakili maka untuk menjaga kualitas pemilihan, kita ulang, supaya satu orang satu pemilih," katanya.

Selain dilakukan PSU, Mohammad pun menerangkan jika Bawaslu juga menindaklanjuti dan meregister terkait dengan dugaan pelanggaran pidananya.

Baca juga: UPDATE Gubernur Terpilih Pilgub Jambi Kepri Sulut Sulteng Kalteng Kaltara Kalsel Bengkulu Sumbar

Selain dari pada Melawi dan Kapuas Hulu, untuk yang diregister dugaan pelanggaran pidana terjadi di Ketapang.

Dijelaskannya, untuk yang di Ketapang tidak dilakukan PSU karena tidak memenuhi ketentuan dipasal 112 UU nomor 10.

"Terkait dengan pelanggaran pidana ada di Kapuas Hulu dua, yang memilih tidak mempunyai hak pilih tetapi di satu TPS.

Kemudian di Ketapang ada pemilih yang menggunakan hak pilih karena mewakili, di Melawi ada satu orang yang memilih lebih dari satu kali," paparnya.

Lebih lanjut, ia pun menjelaskan terus memonitor sejumlah laporan di beberapa daerah.

"Saya juga akan monitor beberapa Kabupaten laporan banyak di Ketapang dan Sekadau.

Artinya terlepas itu pelanggaran administrasi atau pidana Bawaslu  tetap melakukan tugas dan kewenangan memproses setiap dugaan pelanggaran," pungkasnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved