Breaking News:

DPRD Kota Pontianak Gelar Rapat Paripurna Pidato Akhir Lima Raperda

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyampaikan bahwa pada rapat paripurna ini disampaikan pendapat dan persetujuan bersama antara Pemerintah Kota.

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Rokib
Penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD kota Pontianak dan Pemerintah Kota Pontianak tentang lima Raperda, di ruang rapat Paripurna DPRD kota Pontianak, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 7 Desember 2020 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak menggelar rapat Paripurna membahas tentang pidato pendapat akhir terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 7 Desember 2020 siang.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyampaikan bahwa pada rapat paripurna ini disampaikan pendapat dan persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Pontianak dan DPRD Kota Pontianak terkait lima Raperda tersebut.

Lima Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pontianak itu diantaranya:

Pertama tentang Perpustakaan, Kedua, berkaitan dengan Kepemudaan, Ketiga Retribusi Jajan Usaha, Keempat, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2020-2025 dan Kelima tentang penyertaan modal pemerintah kepada PDAM Tirta Khatulistiwa dalam rangka program hibah Air Minum perkotaan tahun anggaran 2021 dan peningkatan akses air minum.

Baca juga: DPRD Kota Pontianak Gelar Rapat Paripurna Bahas Lima Raperda yang Diusulkan Pemkot Pontianak

"Perda ini yang jelas telah kita sesuaikan dengan batas waktu yang ditentukan. Makanya ini harus kita cepat, karena pusat minta satu minggu pertama. Kalau kita tidak sesuaikan, bisa ditunda untuk bantuan MBR dari pusat. Makanya kita kebut supaya pelayanan air bersih di kota Pontianak maksimal pelayanannya," ujarnya.

Salah satu yang disorotinya adalah terkait penyediaan air bersih di kota Pontianak. Sejauh ini memamg dinilainya penyediaan air bersih di Kota Pontianak sudah baik.

Namun menurutnya perlu ditingkatkan. Dengan adanya Perda ini tentu dikatakakannya pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal, karena Pontianak akan ada 3000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan mendapatkan saluran baru air ledeng secara gratis tahun 2021.

"Nanti akan kita tingkatkan lagi. Maka kita buatkan Perda ini, Perda penyertaan modal untuk meningkatkan Pelayanan mereka. Minimal sudah 100 persen tersalurkan di kota Pontianak. Dengan bantuan MBR ini ada 3000 saluran baru yang akan tersambung di tahun 2021 yang akan menyebar di kota Pontianak," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved