TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan dengan dilaunchingnya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) membuat pihaknya lebih memaksimalkan kinerja jajaran.

Terlebih ada dua dari tujuh Kabupaten yang pilkada di Kalbar masuk dalam IKP yang dirilis Bawaslu RI.

Adalah Kabupaten Sintang masuk kerawanan tertinggi ke 10 berdasarkan dimensi penyelenggaraan pemilu bebas adil, dan nomor 4 untuk dimensi kontestasi. Begitu juga untuk isu strategis hak pilih.

Sementara mengenai isu jaringan internet, ada Melawi, Bengkayang dan kembali Sintang. Selain itu Melawi juga masuk dalam isu politik uang.

Baca juga: FKUB Sintang Gelar Dialog Interaktif Sukseskan Pilkada Sintang

"Memang paling banyak Sintang, dan Sintang dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil aspek yang diukur soal tekanan massa, tekanan kekuasaan punya kerentanan. Kalau Melawi aspek keuangan karena pengalaman pemilu 2019 dan 2015, politik uang kencang walaupun tidak masuk meja pengadilan," katanya, Senin 7 Desember 2020.

"Misalnya untuk aspek integritas, kita membuat ancaman untuk penyelenggara yang tidak berintegritas dijajaran Bawaslu ancaman pidananya lebih besar dari pemilih atau paslon, kita selalu dengungkan," ujarnya.

"Namun jika tekanan eksternal terhadap pengawas, kan kita punya divisi hukum yang akan mengadvokasi jika terjadi kasus, dan secara umum kita membangun jaringan yang kuat dengan stakeholder. Kalau internal kita back up dan ancaman, punish and reward," imbuhnya. (*)