Ditjen PSDKP-KKP Gelar Rakor Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Tingkatkan Pengawasan Perikanan

Salah satu tantangannya, lanjut Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, belum adanya nilai MSY di perairan per provinsi.

“Pembangunan masih berbasis pelabuhan, itu tantangannya, kemudian SDM, sehingga ke depan kita harapkan akan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan,” jelasnya.

Baca juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Kunjungan Kerja di Kalbar dan Ajak Rombongan Makan Pecel Lele di Kaki Lima

Atas nama Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Asisten II Pemprov Kaltim, Ir. H. Ichwansyah, MM mengapresiasi acara ini dan berharap menjadi momentum dalam mewujudkan pengelolaan WPP 713 yang bebas dari IUUF dan destructive fishing.

“Meski kita menghadapi permasalahan seperti keterbatasn sumber daya sarana prasarana, sistem integrasi dan alokasi dana yang kurang untuk operasional,” katanya.

Pada hari kedua rapat koordinasi dilanjutkan dengan dengar pendapat dari masing-masing peserta dan menyepakati beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dan solusi bersama.

Beberapa di antaranya meliputi isu keterbatasan jumlah personil dan kapasitas teknis, terbatasnya anggaran dan sarana prasaran, belum ada penetapan pengawas perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, pengawas perikanan provinsi masih terbatas di Provinsi Sulteng, Kaltara, Sulsel dan NTB.

Selain itu belum efektifnya tata kelola pengawasan perikanan meliputi konflik antar nelayan, serta masih adanya tantangan praktik destructive fishing, perlunya pelibatan masyarakat dan koordinasi antar provinsi di WPP 713.

Para peserta merumuskan beberapa rencana aksi seperti perlunya pemetaan kebutuhan ideal pengawas perikanan secara nasional, penetapan pengawas perikanan, menyusun NSPK kompetensi, menyusun standar teknis sarana prasarana pengawasan hingga penyediaan data P3D pengawasan terkini dan pemantapan koordinasi dan pengawasan bersama.

Termasuk adanya rekomendasi untuk mengantisipasi masih rendahnya alokasi APBD untuk pengawasan Kelautan dan Perikanan dengan mendorong analisa kebutuhan kapasitas pengawasan.

Rencana aksi yang diusulkan adalah perlunya pembahasan penyelarasan lebih rinci antara KKP dan Kemendagri dalam bidang pengawasan. (*)