Breaking News:

DPRD Kota Pontianak Gelar Rapat Paripurna Bahas Lima Raperda yang Diusulkan Pemkot Pontianak

Disebutkannya pada Rapat itu terdapat tujuh fraksi yang memberikan pandangannya terkait lima Raperda itu, dari tujuh fraksi itu diantaranya dari Fraks

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/Muhammad Rokib
Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianak, Kalbar, Rabu 2 Desember 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianak, Kalbar, Rabu 2 Desember 2020.

Pada kesempatan itu, Wakil ketua DPRD kota Pontianak, Firdaus Zarin menyampaikan digelarnya rapat paripurna tersebut untuk mengetahui pandangan dari berbagai fraksi di DPRD Kota Pontianak terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Disebutkannya pada Rapat itu terdapat tujuh fraksi yang memberikan pandangannya terkait lima Raperda itu, dari tujuh fraksi itu diantaranya dari Fraksi Nasdem dibacakan oleh Agus Sugianto, Fraksi Gerindra dibacakan oleh Ahmad Sarbani, Fraksi PKS dibacakan oleh Husni dan Fraksi PPP yang dibacakan oleh H. Widodo.

Kemudian dari Fraksi Demokrat dibacakan Hj. Bebby Nailufa dan dari Fraksi Amanat Kebangkitan Bangsa dibacakan oleh Hardianto.

Baca juga: DPRD Kota Pontianak Siap Kawal Polemik Status Administrasi Warga Perumnas IV

"Hari ini kita membahas lima rancangan peraturan daerah, lima Raperda ini mekanismenya itu Wali Kota mengusulkan kemudian di rapatkan di Paripurna. Terkait adanya pidato pandangan umum dari para fraksi besok akan ditanggapi oleh Wali Kota Pontianak," ujarnya.

Menurutnya untuk menjadikan Raperda ini sebagai Perda, tentu masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Hal itu dikatakannya lantaran prosesnya masih akan dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Kemudian setelah itu, lanjutnya, juga akan dibahas bersama dinas maupun OPD terkait yang akan terlibat dalam Raperda itu.

"Ini semua akan dibahas, biasanya kita akan mengundang akademisi, terus kecamatan-kecamatan. Bisa enam bulan dan bisa dipercepat tergantung hasil rapat," ungkapnya.

"Fraksi rata-rata tujuh Fraksi menerima, artinya masih normatif karena belum dibahas dan besok kita akan mendengar hasil dari Wali Kota," pungkasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved