Breaking News:

Pilkda Sekadau

Masa Kampanye akan Berakhir, Bawaslu Sekadau Paparkan Aturan dan Sanksi di Masa Tenang

Untuk penurunan APK 3 hari sebelum pemungutan suara itu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MARPINA SINDIKA WULANDARI
Komisioner Bawaslu Sekadau Kordiv PHL, Tiodorus Sutet. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU- Jelang berakhirnya masa kampanye di Kabupaten Sekadau, Bawaslu Sekadau ingatkan sejumlah larangan dan sanksi bagi Paslon yang melanggar ketentuan pada masa tenang, Selasa 1 Desember 2020.

Seperti diketahui masa kampanye pada Pilkada serentak di Kabupaten Sekadau tahun 2020 dimulai pada 26 September- 5 Desember 2020. 

Dengan dua pasangan calon yang bertarung yakni  Aron-Subandrio, dan Rupinus-Aloysius.

Kordiv Pengawasan dan Hubungan Lembaga Bawaslu Sekadau, Tiodorus Sutet mengatakan ada sejumlah hal yang tidak boleh dilakukan Paslon dengan sanksi yang akan dikenakan bila melakukan kampanye di masa tenang ( termasuk kampanye medsos) diantaranya sebagai berikut.

Baca juga: Amati Debat Publik Pilkada Sekadau, Pengamat Politik Yulius Yohanes Beri Penilaian Mengejutkan

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU 10/2016, Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara,

Sanksi yang akan dikenakan berdasarkan Pasal 187 ayat (1) yang berisikan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

"Untuk penurunan APK 3 hari sebelum pemungutan suara itu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara," jelas Sutet.

Dengan berpedoman pada Pasal 31 PKPU 11/2020 TENTANG PERUBAHAN PKPU 4/2017 Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved