Breaking News:

Ketua Komisi I DPRD Kalbar Angeline Fremalco Kecewa PT.SMP Tak Hadiri Undangan Rapat

Hal ini menyusul adanya aduan dan laporan dari masyarakat dari Kayong Utara yakni Zubir Abidin, Sudirman dan Wasbir pada bulan September ke DPRD.

TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco mengaku kecewa dengan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara karena tidak menghadiri rapat yang telah diagendakan.

Padahal, kata Angeline pihaknya telah membuat undangan secara resmi dan ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Kalbar untuk memanggil pihak tersebut.

Hal ini menyusul adanya aduan dan laporan dari masyarakat dari Kayong Utara yakni Zubir Abidin, Sudirman dan Wasbir pada bulan September ke DPRD.

Laporan itu terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dalam penerbitan Hak Guna Usaha PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Kalbar Sampaikan Aspirasi Masyarakat di Hadapan Wagub Kalbar

"Berawal dari aduan masyarakat merasa hak-haknya terampas oleh pihak bersangkutan dalam hal ini PT.SMP. maka kami ingin mendapat penjelasan dari PT SMP," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco, Selasa 24 November 2020.

"Kami sebagai anggota DPRD tentu menindaklanjuti aduan masyarakat karena tanggung jawab kami, tanggung jawab moral jika ada masyarakat yang melapor kami akan menindaklanjuti. Salah satunya hari ini sudah kami agendakan, kami mengundang pihak yang bersengketa dengan masyarakat yakni PT.SMP," jelasnya.

Hanya saja, kata Angeline, disayangkan PT.SMP tidak hadir pada rapat yang diagendakan hari Selasa ini.

Padahal, lanjutnya, maksud pihaknya adalah ingin mendapat klarifikasi yang jelas dari PT.SMP.

"Kita ingin melihat itikad baik dan kerjasama dari PT.SMP, tolong kita duduk bersama, tarik benang merahnya dan ini satu diantara fungsi kami di DPRD. Jika Direktur tidak bisakan mestinya jajaran lain bisa, padahal pihak dari Pemerintah baik tingkat Provinsi dan Kayong Utara telah hadir," jelasnya.

"Kami sangat kecewa, ini rapat resmi, lembaga mengundang dengan ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Kalbar. Nanti akan kami bicarakan lagi, seyogyanya akan kami panggil kembali untuk mengambil langkah selanjutnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, rapat tersebut diagendakan pukul 13.00 WIB, Selasa 24 November 2020. Dari pihak terkair, hanya PT.SMP yang tidak hadir.

Namun melalui surat nomor 058/EXT-SMP/GA_FRKB/XI/2020, PT SMP memohon untuk penundaan rapat. Surat dibuat 23 November 2020 ditandatangani Direktur, Lion Sanjaya.

"Surat dari PT.SMP untuk meminta penundaan tiba di Komisi 1 pukul 12.30 WIB," beber Angeline. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved