Breaking News:

Hadir di Sertijab BPK, Pjs Bupati Sambas Sampaikan Ada Beberapa Poin yang Menjadi Catatan Daerah

Pada kesempatan tersebut juga hadir Pjs Bupati Sambas, Dr Syarif Kamaruzaman menyampaikan bahwa pada kesempatan tersebut juga mendapat adahan langsung

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pjs Bupati Sambas, Dr Syarif Kamaruzaman saat hadir pada Sertijab BPK Kalbar di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Senin 23 November 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan acara serah terima Jabatan Kepala Perwakilan dari Herry Ridwan yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat kepada Rahmadi.

Pada serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Prof Harry Azhar Azis selaku Anggota VI BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa, Kepala Perwakilan di Wilayah Kalimantan, Pejabat dari lingkup ASN VI BPK Kalbar, Gubernur Kalimantan Barat, bupati wali kota dan Forkopimda Provinsi Kalbar di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Senin 23 November 2020.

Pada kesempatan tersebut juga hadir Pjs Bupati Sambas, Dr Syarif Kamaruzaman menyampaikan bahwa pada kesempatan tersebut juga mendapat adahan langsung dari Prof Harry Azhar Azis selaku Anggota VI BPK RI dan Gubernur Kalbar.

“Kami sangat mengapresiasi dari Kabupaten Sambas terkait dengan arahan tersebut bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kegiatan yang memang menjadi kewajiban Pemda untuk mencapai WTP,” ujarnya.

Baca juga: Anggota VI BPK RI Harap Pengelolaan Keuangan Juga Memenuhi Unsur Mensejahterakan Masyarakat

Kenapa demikian, dengan ditetapkan sebagai daerah WTP maka dari aspek tata kelola keuangan, kepatuhan dan sesuai tugas pokok dan fungsi sudah berjalan benar.

“Maka untuk itu sinergitas antara Pemkab dan Pemrov juga sangat diperlukan karena semua ini dibawah bimbingan dan arahan dari Pemprov,” ujarnya.

Sehingga dari kabupaten juga harus mematuhi aturan tertentu yang telah disampaikan supaya semua berjalan baik dan lancar.

Ia juga tertarik dari arahan BPK RI bahwa indikator makro pembangunan adalah kaitan dengan kemiskinan dan pengangguran.

Bicara tentang bagaimana orang miskin dan pengangguran bisa keluar dari persoalan itu sehingga itulah menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah angka kemiskinan di Kalbar saat ini dibawah rata-rata nasional 9,7 persen dan Kalbar 7 persen yang tentu disumbang dari data kabupaten kota,” ujarnya.

Hal itu akan menjadi catatan daerah kedepan bagaimana melakukan sinergitas untuk pembangunan di Kalbar. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved