Breaking News:

Anggota VI BPK RI Harap Pengelolaan Keuangan Juga Memenuhi Unsur Mensejahterakan Masyarakat

Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Azis menyatakan bahwa kegiatan promosi, rotasi dan mutasi dalam suatu organisasi sebagai upaya yang harus selalu d

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Foto bersama usai acara serah terima Jabatan Kepala Perwakilan dari Herry Ridwan yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat kepada Rahmadi di Aula BPK Provinsi Kalbar, Senin 23 November 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan acara serah terima Jabatan Kepala Perwakilan dari Herry Ridwan yang kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat kepada Rahmadi.

Pada serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Prof Harry Azhar Azis selaku Anggota VI BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa, Kepala Perwakilan di Wilayah Kalimantan, Pejabat dari lingkup AKN VI BPK RI, Gubernur Kalimantan Barat, bupati wali kota dan Forkopimda Provinsi Kalbar di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Senin 23 November 2020.

Anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Azis menyatakan bahwa kegiatan promosi, rotasi dan mutasi dalam suatu organisasi sebagai upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan mengembangkan profesionalisme organisasi.

“Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Hery Ridwan atas kontribusi terbaiknya untuk BPK selama menjabat sebagai Kepala BPK RI Provinsi Kalbar. Saya harap dengan jabatan barunya kinerja dan sumbangan pemikiran dalam manajemen pemeriksaan internal dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada Kepala BPK Provinsi yang baru dapat meneruskan program-program yang selama ini telah dirilis oleh pejabat sebelumnya dengan baik.

Baca juga: Gelar Workshop Peningkatan Tata Kelola Desa, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto Puji BPKP Kalbar

Prof Harry menyampaikan bahwa Pemda Kalbar juga berhasil menjaga kualitas laporan keuangan yang tercermin pada perolehan Opini WTP. Pada anggaran tahun 2019 ada 13 daerah yang memperoleh opini WTP.

“Saya harap WTP yang diperoleh sejalan dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar berdayaguna, dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Ia mengatakan keberhasilan tersebut dapat diukur dari rendahnya jumlah masyarakat miskin, tingkat pengangguran, tingginya Indeks Pembangunan Manusia( IPM)dan menyempitnya gini Rasio.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengimbau kepada kepala daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja. Akan tetapi dapat memenuhi unsur menyejahterakan rakyat.

“Saya harap dengan dilakukannya serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK di Kalbar membawa semua kepada kehidupan yang baik dan dapat membina komunikasi yang baik dengan seluruh satuan kerja di Provinsi Kalbar,” pesannya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved