Breaking News:

Mengapa BLT Belum Cair ? Menaker Ida Fauziyah Angkat Bicara ! Sebut KPK , DJP & BPJS Ketenagakerjaan

Hingga kini, masih ada pekerja mengaku belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) karyawan atau bantuan subsidi upah tahap II.

Editor: Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA VIA KOMPAS.COM
Ilustrasi uang tunai. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hingga kini, masih ada pekerja mengaku belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) karyawan atau bantuan subsidi upah tahap II.

Padahal, BLT tahap II ini sudah mulai dicairkan pada awal bulan ini.

Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi penjelasan.

Hal itu dilakukan karena Kemnaker ingin memastikan bahwa pekerja yang sudah menerima BLT dua bulan lalu memenuhi persyaratan, yakni memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta.

Baca juga: Link Data Guru Penerima BSU Rp 1,8 Juta atau BLT Guru Honorer di Laman info.gtk.kemdikbud.go.id

"Kami harus mendapatkan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas rekomendasi dari KPK untuk memastikan penerima subsidi gaji atau upah ini sesuai dengan peraturan," kata dia saat ditemui di Hotel Horison, Kota Bekasi, Kamis (19/11/2020), dikutip dari Kompas.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri), bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan keterangan usai pertemuan tertutup antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020). Pertemuan antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan yaitu membahas pencegahan korupsi dalam program bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp600 ribu.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri), bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memberikan keterangan usai pertemuan tertutup antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2020). Pertemuan antara KPK dengan Kementerian Ketenagakerjaan yaitu membahas pencegahan korupsi dalam program bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi upah sebesar Rp600 ribu. (Tribun Images/Irwan Rismawan)

"Mereka yang memenuhi syarat itu adalah yang upahnya yang dilaporkan di BPJS itu di bawah Rp 5 juta," tambah Ida.

Ida belum bisa memastikan penyusutan jumlah penerima bantuan dan jumlah pekerja yang tidak mendapatkan bantuan pada termin kedua ini.

"Ini sedang dalam proses finalisasi, tapi yang sudah clear, kami salurkan berarti sudah masuk pada batch (tahap) ketiga," kata dia.

Ida pada Senin, (17/11/2020), mengatakan realisasi sementara penyaluran subsidi gaji termin kedua ini, untuk tahap pertama telah disalurkan kepada 844.083 pekerja atau 38,71 persen.

Sementara tahap kedua telah disalurkan kepada 685.427 pekerja atau 25,26 persen.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved