Breaking News:

Delapan Fraksi DPRD Kalbar Satu Suara Setujui RPJMD Perubahan

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Minsen menegaskan sikap pihaknya terkait dengan RPJMD perubahan yang diusulkan Gubernur Kalbar.

TRIBUN PONTIANAK/ ANGGITA PUTRI
Wagub Kalbar Ria Norsan usai Pembahasan RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (16/11/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar sepakat untuk menyetujui Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar tahun 2018-2023.

Hal ini terungkap dirapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023, Selasa 17 November 2020.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Minsen menegaskan sikap pihaknya terkait dengan RPJMD perubahan yang diusulkan Gubernur Kalbar.

"Guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan masyarakat, dan perencanaan pembangunan yang baik, maka Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018 - 2023 untuk dibahas dalam Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalbar," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalbar, Arief Rinaldi mengungkapkan jika pihaknya menyambut baik usulan raperda perubahan dari Gubernur.

"Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar menyambut positif terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas perda tentang RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023 Ini," katanya.

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalbar, Fransiskus Suwodo mengatakan jika pihaknya sepakat dengan Eksekutif bahwa terhadap kondisi riil tersebut diperlukan Perubahan RPJMD Kalbar 2018 – 2023 khususnya yang menyangkut target capaian kinerja, dalam hal Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengurangan Angka Kemiskinan, demikian juga terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu dilakukankan penyesuaian sesuai PerMendagri Nomor 80 Tahun 2019.

Baca juga: Kebing Pastikan Anggaran Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Tidak Terganggu

"Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD 2018 - 2023  perlu untuk dibahas pada tahapan pembahasan selanjutnya," katanya.

Senada, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Neneng, M.Sos mengungkapkan jika pihaknya mendukung dan setuju dengan RPJMD 2018-2023 yang diusulkan Gubernur Kalbar.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Zulkifli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved