TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wagub Kalbar, Ria Norsan menerangkan jika pihaknya dalam hal ini eksekutif menyambut baik pandangan-pandangan umum dari delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar.

Hal tersebut dikatakannya saat mewakili Gubernur Kalbar di rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur Kalbar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023, Rabu 18 Oktober 2020.

Norsan yang membacakan jawaban Gubernur Kalbar ini persatu-satu fraksi ini pun menerangkan jika untuk pembahasan lebih lanjut agar melalui pansus dan tim dari eksekutif nantinya.

"Berkenaan dengan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023, jika penyampaian dianggap belum menjawab pertanyaan, saran dan kritik anggota dewan yang terhomat, kami mengharapkan dapat diperdalam di dalam rapat pembahasan pansus dan tim eksekutif," kata Ria Norsan.

Baca juga: Ria Norsan: Perubahan RPJMD Kalbar Menyesuaikan Kondisi Kalbar yang Sedang Dilanda Pandemi Covid-19

Untuk diketahui, Delapan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Kalbar sepakat untuk menyetujui raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar tahun 2018-2023.

Sebelumnya, Wagub Kalbar Ria Norsan mengatakan jika pihaknya menyampaikan ke DPRD Provinsi Kalbar untuk adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2018-2023 karena masa pandemi covid yang mempengaruhi sejumlah targer dan capaian.

"Adanya RPJMD perubahan ini karena adanya situasi yang satu diantaranya karena bencana alam non bencana yakni covid-19," kata Ria Norsan.

"Dengan adanya covid 19 pertumbuhan ekonomi kita anjlok, dari yang target 5,6 persen tidak tercapai. Angka kemiskinan kita masih meningkat, target kita turun diangka 6 juga tidak tercapai. Kemudian juga IPM kita, dan berdasarkan hal itu kita adakan perubahan RPJMD untuk menyesuaikan kodefikasi, nomenklatur yang nanti akan datang," tambah Ria Norsan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad memaklumi sejumlah target dari Pemprov Kalbar yang tidak tercapai dan kemudian menyampaikan RPJMD perubahan.

Walaupun memang diakui politisi NasDem ini, tentu hal tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada APBD 2021 karena terjadi pergeseran-pergeseran.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk menindaklanjuti RPJMD perubahan ini pihaknya akan membentuk pansus.

"Setelah penjelasan dari Eksekutif, besok akan tanggapan dari fraksi dan minggu ini kita akan membentuk pansus terkait usulan RPJMD Perubahan," pungkasnya.