Breaking News:

Apresiasi Program FIP-1 Bekerjasama dengan POKJA REDD+ Kalbar, Berikut Paparan Sekda Leysandri  

Provinsi Kalbar merupakan satu di antara Provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang luas. 

TRIBUN PONTIANAK/ ANGGITA PUTRI
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, H A.L Leysandri membuka kegiatan Konsultasi Publik Pedoman MRV, Data Sharing dan Mekanisme Pembagian Manfaat REDD+ Provinsi Kalbar di Hotel Golden Tulip, Rabu 18 November 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, H A.L Leysandri membuka kegiatan Konsultasi Publik Pedoman MRV, Data Sharing dan Mekanisme Pembagian Manfaat REDD+ Provinsi Kalbar di Hotel Golden Tulip, Rabu 18 November 2020.

Provinsi Kalbar merupakan satu di antara Provinsi di Indonesia yang memiliki hutan yang luas. 

Namun tekanan terhadap keberadaan tutupan hutan tersebut cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. 

Berdasarkan hasil analisa POKJA REDD+ Kalbar diketahui bahwa rata-rata deforestasi yang terjadi di Kalbar per tahunnya mencapai 68.840 ha per tahun sedangkan degradasi hutan mencapai 10.837 ha per tahun.

"Ini tentunya memerlukan perhatian serius agar tingkat deforestasi dan degradasi hutan ini dapat berkurang," ujar Leysandri . 

Baca juga: Bentuk Kesiapsiagaan Kalbar akan Terdampak La Nina, Leysandri: Seluruh Komponen Harus Ditingkatkan

Deforestasi terjadi ketika areal hutan ditebang habis dan diganti dengan bentuk penggunaan lahan lainnya atau istilah lainnya penggundulan hutan yang biasanya dilakukan untuk mengubah fungsi lahan menjadi fungsi lain, seperti pertanian, peternakan, atau permukiman. 

Sedangkan Degradasi hutan adalah keadaan dimana hutan yang menurun tingkat anekaragam Flora dan Fauna-nya merupakan akibat dari adanya penebangan pohon secara terus menerus atau cuaca alam yang tidak menentu.

Dikatakannya, terjadinya deforestasi dan degradasi hutan juga berdampak terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara Global di Dunia.

Di tingkat Nasional, Pemerintah telah menetapkan Permenlhk No. 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks. 

"Pedoman ini menjadi acuan secara Nasional untuk kegiatan REDD+ termasuk di dalamnya terkait pengukuran, pelaporan dan verifikasi kegiatan REDD+,"ujarnya. 

Sekda Kalbar mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh program FIP-1 bekerjasama dengan POKJA REDD+ untuk membuat sebuah Pedoman MRV, Data Sharing dan pedoman Pembagian Manfaat untuk kegiatan REDD+Kalbar. 

“Saya harap pertemuankonsultasi publik hari ini dapat memberikan saran masukan. Sehingga dapat menyempurnakan pedoman yang telah disusun agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kalbar,” ujarnya.

Selain itu bisa  mendukung pencapaian kegiatan penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim secara efektif dan efisien

Penulis: Anggita Putri
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved