Breaking News:

Anggaran Pilkada di Kalbar Pada Masa Covid-19 Capai Puluhan Miliar

KPU di Kabupaten, lanjutnya, juga sudah membuat perjanjian kerjasama untuk membantu secara teknis berkaitan rapid test tersebut.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Zulkifli
Tribunpontianak.co.id/Ridho Panji Pradana
Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan mengungkapkan jika pihaknya ditingkat Kabupaten akan melakukan rapid test pada jajaran bawah.

Berkaitan dengan sumber anggaran, untuk dukungan APD termasuk rapid test dikatakannya berasal dari APBN.

Dana untuk rapid test dan APD langsung ke KPU Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan.

Dijelaskannya, total dukungan anggaran pelaksanaan Pilkada serentak pada kondisi pandemi Covid-19 sebanyak Rp. 84.655.811.000 yang alokasi tahap pertama 26.128.693.000 dan alokasi tahap kedua Rp. 58.527.118.000.

"Kalau rapid test penyelenggara, mulai dari KPU, PPPK, PPS sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa Kabupaten yang sudah melakukan rapid test tersebut," katanya, Selasa 17 November 2020.

Baca juga: 8.086 Jajaran Bawaslu di Kalbar Akan Dirapid Test

"Pembentukan KPPS sampai 23 November 2020, berdasarkan tahapan itu, KPU ditingkat Kabupaten sudah membuat rancangan jadwal untuk melakukan rapid test," tambah Ramdan.

KPU di Kabupaten, lanjutnya, juga sudah membuat perjanjian kerjasama untuk membantu secara teknis berkaitan rapid test tersebut.

Sementara itu, Komisioner KPU Kalbar, Lomon menerangkan jika jumlah KPPS ialah sebanyak dan petugas ketertiban TPS  43.610 orang, karena di tujuh kabupaten yang Pilkada mempunyai 6230 TPS, dan satu TPS mempunyai tujuh KPPS.

Sementara jumlah petugas ketertiban TPS sebanyak 12.460 yang persatu TPSnya ada dua orang.

"Setelah di SK-kan dilakukan rapid test.

Pelantikan dalam masa kerja KPPS 24 november sampai 23 desember 2020.

Ia pun mengatakan jika alat dan biaya pemeriksaan dari APBN tersebut untuk rapid test sesuai ketentuan biaya pemeriksaan mengikuti surat edaran Menkes Rp 150 ribu. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved