Breaking News:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalbar Lampaui Target Telurkan 214 Desa Mandiri

Disebutkan pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenanga

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pembukaan Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Mandiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H.M. Aminuddin, M.Si di Pontianak, Senin 9 November 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Desa mandiri Tahun 2020 dengan tema tentang “Intervensi Indeks Desa Membangun Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa” dengan Ketua Pelaksana, Drs. Sukaryadi, M.Si pada Senin 9 November 2020.

Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yakni tahap 1 pada 9-11 November dan tahap 2 pada 11-13 November.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa.

Disebutkan pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan mampu mengoptimalisasi pembangunan Desa, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), dimana IDM disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis data (baseline) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi pembangunan Desa.

“IDM akan menentukan 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan klasifikasi status Desa, dimulai dari Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H.M. Aminuddin, M.Si di Pontianak, Senin 9 November 2020 seperti rilis yang diterima Tribun Pontianak.

Pemerintah Provinsi sampai dengan Tahun 2023 menargetkan 425 Desa Mandiri di Kalimantan Barat dapat terwujud. Hal ini tentunya akan melibatkan semua stakeholder mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi.

Baca juga: Komunitas Blogger Pontianak Berikan Panduan dan Tips Menjadi Blogger Profesional

“Dari 159 Desa Mandiri yang ditargetkan Tahun 2020, Provinsi Kalimantan Barat melampaui target Desa Mandiri sebanyak 214 Desa, dan untuk Desa sangat tertinggal hanya tersisa 12 (dua belas) Desa. Hal ini tentu sebuah progres yang sangat baik dan prestasi yang sangat membanggakan bagi kita semua,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 579/DPMD/2020 tentang Desa Sasaran, dimana penentuan Desa sasaran ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten, sebagaimana amanah Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.

“Dalam rangka mempercepat peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa, saya harapkan Desa yang sudah ditetapkan sebagai Desa sasaran Tahun 2021 ini, dapat memanfaatkan data dan informasi IDM sebagai rujukan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa. Semoga kegiatan yang kita lakukan sebagai upaya percepatan dan ketepatan sasaran pembangunan Desa dapat berjalan optimal yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa,” pungkasnya. (*)

Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved