Breaking News:

Krisantus Kritik Kinerja Bawaslu dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana

Mengapa mentok di Gakkumdu? Karena Bawaslu tidak paham syarat materil yaitu dua alat bukti

Krisantus Kritik Kinerja Bawaslu dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana
TRIBUN PONTIANAK/ ISTIMEWA/Krisantus
Direktur Cerdas Demokrasi Indonesia, Krisantus Heru Siswanto.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Cerdas Demokrasi Indonesia, Krisantus Heru Siswanto mengkritik kinerja Bawaslu dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pilkada 2020.

Mantan Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar ini mengungkapkan jika ada beberapa poin yang menyebabkan tidak berlanjutnya pelaksaan penanganan karena ketidakpahaman.

"Mengapa mentok di Gakkumdu? Karena Bawaslu tidak paham syarat materil yaitu dua alat bukti. Kita lihat proses di kepolisian ketika perkara dilimpahkan ke jaksa biasa kita kenal P21 sudah pasti syarat formilnya terpenuhi. Ini yang tidak dipahami oleh jajaran bawaslu sehingga sampai saat ini untuk perkara pidana pemilu seolah jaksa dan kepolisian yang menjadi penghambat," kata Krisantus Heru Siswanto , Kamis 12 November 2020 kepada Tribun secara tertulis.

Untuk laporan masyarakat, dikatakannya tentu menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan klarifikasi. 

Baca juga: Bawaslu Tegaskan Dana Pengawasan dari APBD dan Bukan dari Swasta

Namun pertanyaannya, kata Krisantus Heru Siswanto, sejauh mana kapasitas Bawaslu menggunakan kewenangannya dalam menggali atau memeriksa unsur dari para pihak yaitu pelapor, terlapor dan saksi.

Kemudian, lanjutnya, mekanisme temuan adalah Bawaslu sebagai pelaku temuan yang tentunya sebelum diteruskan ke Gakkumdu harus terpenuhi syarat formil.

Apabila tidak terpenuhi syarat formil, ujar Krisantus, maka terlalu prematur Bawaslu mengatakan itu temuan atau bahkan Bawaslu tidak mengerti proses penanganan pelanggaran. 

Bahkan tidak paham substansi penanganan pelanggaran dan temuan sehingga jaksa dan polisi berkesimpulan syarat formil tidak terpenuhi atau tidak cukup alat bukti Pertanyaannya standar klarifikasi yang dilakukan bawaslu apakah berbeda dengan penyelidikan dan naik status ke penyidikan. 

"Apakah alat bukti yang disampaikan Bawaslu sudah terpenuhi fulbaketnya sehingga layak disebut berkas sudah lengkap? Standar penanganan pelanggaran pemilu tidak berbeda dengan standar penanganan pidana umum hanya pidana pemilu ada pintu masuknya Bawaslu," katanya 

"Sebagai contoh bahwa lembaga kepolisian juga pintu masuk pidana umum. Pertanyaannya apakah berkas yang diteruskan institusi kepolisian ke kejaksaan selalu disimpulkan tidak cukup bukti sebagai alasan tidak dapat ditindaklanjuti? Maka sekali lagi bahwa Bawaslu perlu mendalami proses penanganan pelanggaran dan temuan secara komprehensif," tambah Krisantus Heru Siswanto.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved