Breaking News:

Bawaslu Tegaskan Dana Pengawasan dari APBD dan Bukan dari Swasta

Pihak yang melakukan perbuatan tidak terpuji dan melawan hukum tersebut semoga segera terungkap  dan diproses secara hukum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah -- 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah memastikan jika anggaran dalam pelaksanaan pengawasan pilkada berasal dari APBD.

Hal tersebut dikatakannya untuk menjawab terkait adanya pencatutan nama dan tandatangan Gubernur Kalbar untuk meminta sumbangan kepada pihak swasta terkait dana pilkada.

"Saya atas nama lembaga tentu merasa prihatin atas kejadian ini yang ada oknum yang tidak bertanggungjawab mencatut nama Bapak Gubernur untuk perbuatan yang tidak terpuji sesungguhnya Pemerintah Daerah itu sudah menganggarkan kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah khususnya untuk operasional pengawasan Pilkada tahun 2020 ini dari dana APBD dan tidak dibenarkan untuk mendapatkan dana dari yang tidak resmi," katanya, Rabu 11 November 2020.

Tata cara penganggarannya pun, lanjut Ruhermansyah, melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Ramdan: Sumber Dana Pilkada dari APBD dan APBN

"Kami senantiasa mendoakan Bapak Gubernur beserta jajarannya senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa agar terhindar dari oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab," tutur Ruhermansyah.

Lebih lanjut, Ruher pun berharap agar kasus pencatutan ini dapat segera terungkap.

"Pihak yang melakukan perbuatan tidak terpuji dan melawan hukum tersebut semoga segera terungkap  dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan pemda dan masyarakat," kata Ruhermansyah.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved